Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

komisi yudisial

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhar (tiga kanan) menerima laporan pengaduan dari Tim Advokasi Pejuang Anti Korupsi (TAPAK) yang didampingi oleh Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia (tiga kiri) terkait hakim yang menangani sidang praperadilan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (25/9). Dalam laporan tersebut Komisi Yudisial diminta untuk memantau hakim sidang praperadilan kasus Setya Novanto agar menegakkan keadilan dan tidak dipengaruhi pihak mana pun dalam mengambil keputusan hasil sidang tersebut.

Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia saat mendampingi TAPAK yang melaporkan pengaduan terkait hakim sidang praperadilan Setya Novanto di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (25/9).

Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhar saat menerima laporan pengaduan dari TAPAK yang didampingi oleh Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia terkait hakim sidang praperadilan Setya Novanto di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (25/9).

Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhar saat menerima laporan pengaduan dari TAPAK yang didampingi oleh Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia terkait hakim sidang praperadilan Setya Novanto di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (25/9).

Komisi Yudisial dimintai pantau hakim sidang praperadilan Setnov

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia saat mendampingi TAPAK yang melaporkan pengaduan terkait hakim sidang praperadilan Setya Novanto di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (25/9).

Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Baca Selengkapnya
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial Ajak Partisipasi Publik Tingkatkan Pengawasan Peradilan Demi Integritas
Komisi Yudisial Ajak Partisipasi Publik Tingkatkan Pengawasan Peradilan Demi Integritas

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Baca Selengkapnya
Pakar Tekankan Netralitas KY dalam Seleksi Hakim Agung 2026 Demi Integritas Peradilan
Pakar Tekankan Netralitas KY dalam Seleksi Hakim Agung 2026 Demi Integritas Peradilan

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Baca Selengkapnya
KY Jamin Transparansi dan Integritas dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc
KY Jamin Transparansi dan Integritas dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Baca Selengkapnya
KY Kaji Hasil Pemeriksaan Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Siap Rekomendasikan Sanksi
KY Kaji Hasil Pemeriksaan Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Siap Rekomendasikan Sanksi

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

Baca Selengkapnya
KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Kasus Korupsi
KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Kasus Korupsi

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Komisi Yudisial Libatkan Media dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc, Pastikan Integritas Tanpa Cela
Komisi Yudisial Libatkan Media dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc, Pastikan Integritas Tanpa Cela

Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
KY Pantau Vonis ABK Batam, Pastikan Sidang Sesuai Kode Etik Hakim
KY Pantau Vonis ABK Batam, Pastikan Sidang Sesuai Kode Etik Hakim

Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.

Baca Selengkapnya
Bahlil dan Setya Novanto Hadiri Perayaan HUT Ke-58 Fraksi Golkar DPR RI
Bahlil dan Setya Novanto Hadiri Perayaan HUT Ke-58 Fraksi Golkar DPR RI

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Setya Novanto turut merayakan HUT Ke-58 Fraksi Golkar DPR RI dengan potong tumpeng, menegaskan komitmen Golkar untuk bangsa.

Baca Selengkapnya
Setya Novanto Kembali Muncul di DPR, Hadiri HUT Ke-58 Fraksi Golkar
Setya Novanto Kembali Muncul di DPR, Hadiri HUT Ke-58 Fraksi Golkar

Kehadiran Setnov di DPR adalah yang pertama sejak ia bebas dari penjara beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan
KPK Dalami Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok, Libatkan Pejabat PN dan Anak Usaha Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya