Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya pemahaman bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTP-el saat mengakses layanan publik.

Agus menegaskan narapidana atau warga binaan dilarang memegang handphone atau alat komunikasi apapun di dalam rumah tahanan.

Kepala Lapas Kelas II-B Padang Sidempuan, Mathrios Zulhidayat Hutasoit, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iwan Panjang.

Dari total 4.169 WBP, terdapat 952 orang yang masih berstatus tahanan, baik dalam proses hukum maupun titipan.

Bima menjelaskan, penerbitan e-KTP untuk pertama kali tidak dipungut biaya alias gratis.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

"Kita tindak pegawainya karena dia lalai, sebenarnya bukan tugasnya, tapi karena dia ada di situ, ya, harus bertanggung jawab," katanya.

Buntut kejadian yang viral tersebut, dua pejabat di internal diperiksa. Kini, napi berinisial S tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat sinergi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah penerbitan Layanan Adminduk Agam, termasuk akta kelahiran dan kartu keluarga bagi bayi yang baru lahir, menjamin warga langsung membawa dokumen saat pulang.

Layanan ini untuk mempermudah pelajar maupun pekerja untuk urus e-KTP.

Turut hadir dalam kegiatan ini sebanyak 3 personel dari Polsek Cempaka Polres Banjarbaru, 3 personel dari Koramil 1006-07 Banjarbaru, serta 4 personel dari BNN

Lapas Cianjur memberikan Remisi Idul Fitri 2026 kepada 604 warga binaan, di mana lima di antaranya langsung menghirup udara bebas. Penasaran dengan syarat dan harapan di balik remisi ini?