Kondisi sebuah rumah yang berada di atas tanah sengketa antara ibu Fatimah (90) dan anaknya Nurhana, di Kampung Kenanga, Cipondoh, Tangerang, Rabu (24/9). Sengketa tanah ini membuat Fatimah digugat Rp 1 miliar oleh Nurhana.
Anak Gugat Ibu Rp 1M
Kondisi sebuah rumah yang berada di atas tanah sengketa antara ibu Fatimah (90) dan anaknya Nurhana, di Kampung Kenanga, Cipondoh, Tangerang, Rabu (24/9). Sengketa tanah ini membuat Fatimah digugat Rp 1 miliar oleh Nurhana.
Awalnya, tanah seluas 397 meter persegi yang menjadi sengketa ini merupakan milik Nurhakim, menantu Fatimah. Lalu pada 1987, tanah tersebut dibeli oleh suami Fatimah, almarhum H Abdurahman senilai Rp 10 juta.
Kasus sengketa ini muncul lantaran hingga kini sertifikat tanahnya belum dibalik nama. Nurhakim selaku pemilik awal tanah tersebut mengaku belum menerima uang Rp 10 juta dari H Abdurahman.
Kondisi bagian dalam rumah yang berdiri di atas tanah sengketa ibu Fatimah dan anaknya Nurhana, di Kampung Kenanga, Cipondoh, Tangerang, Rabu (24/9).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaPermintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian sosial lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ngadirejo. Dialog intensif dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak dalam proses Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat Temanggun
Baca Selengkapnya"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
Dinas Pendidikan Bandung Barat melaporkan dugaan perusakan fasilitas dan pemagaran akses SDN Bunisari ke Polres Cimahi, menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar akibat sengketa lahan.
Baca Selengkapnya
Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.
Baca SelengkapnyaPembongkaran tersebut bukan terkait sengketa lahan melainkan terhadap 15 unit rumah dinas eks Zikon 15 yang dilaksanakan oleh Pusziad di atas aset tanah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum baru dengan menyiapkan Gugatan Aset Pemprov NTB atas sengketa Gedung Wanita dan Bawaslu, optimis temukan fakta baru dan pertahankan hak daerah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat dalam Kukar Mediasi Konflik Lahan antara warga dan PT Budiduta Agromakmur di Desa Loa Kulu dan Kelurahan Jahab untuk mencapai penyelesaian yang adil.
Baca Selengkapnya