Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ini rumah yang bikin ibu dituntut Rp 1 M oleh anak kandung

Ini rumah yang bikin ibu dituntut Rp 1 M oleh anak kandung

Anak Gugat Ibu Rp 1M

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Ini rumah yang bikin ibu dituntut Rp 1 M oleh anak kandung

Kondisi sebuah rumah yang berada di atas tanah sengketa antara ibu Fatimah (90) dan anaknya Nurhana, di Kampung Kenanga, Cipondoh, Tangerang, Rabu (24/9). Sengketa tanah ini membuat Fatimah digugat Rp 1 miliar oleh Nurhana.

Ini rumah yang bikin ibu dituntut Rp 1 M oleh anak kandung

Awalnya, tanah seluas 397 meter persegi yang menjadi sengketa ini merupakan milik Nurhakim, menantu Fatimah. Lalu pada 1987, tanah tersebut dibeli oleh suami Fatimah, almarhum H Abdurahman senilai Rp 10 juta.

Ini rumah yang bikin ibu dituntut Rp 1 M oleh anak kandung

Kasus sengketa ini muncul lantaran hingga kini sertifikat tanahnya belum dibalik nama. Nurhakim selaku pemilik awal tanah tersebut mengaku belum menerima uang Rp 10 juta dari H Abdurahman.

Ini rumah yang bikin ibu dituntut Rp 1 M oleh anak kandung

Kondisi bagian dalam rumah yang berdiri di atas tanah sengketa ibu Fatimah dan anaknya Nurhana, di Kampung Kenanga, Cipondoh, Tangerang, Rabu (24/9).

KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Kasus Konflik Agraria Dihentikan Sementara
Komisi III DPR Minta Kasus Konflik Agraria Dihentikan Sementara

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Baca Selengkapnya
Pemkab Temanggung Intensifkan Dialog untuk Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat
Pemkab Temanggung Intensifkan Dialog untuk Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian sosial lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ngadirejo. Dialog intensif dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak dalam proses Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat Temanggun

Baca Selengkapnya
Wagub Rano Ungkap Biang Keladi Pembangunan di Kebon Kosong Kemayoran, Status Lahan 7 RW Tak Jelas
Wagub Rano Ungkap Biang Keladi Pembangunan di Kebon Kosong Kemayoran, Status Lahan 7 RW Tak Jelas

"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.

Baca Selengkapnya
Amankan Aset Daerah, Pemprov Banten Bentuk UPT Pemanfaatan Aset Usai Menang Kasasi Ranca Gede
Amankan Aset Daerah, Pemprov Banten Bentuk UPT Pemanfaatan Aset Usai Menang Kasasi Ranca Gede

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
Disdik Bandung Barat Laporkan Dugaan Perusakan SDN Bunisari ke Polisi, Akses Belajar Terganggu
Disdik Bandung Barat Laporkan Dugaan Perusakan SDN Bunisari ke Polisi, Akses Belajar Terganggu

Dinas Pendidikan Bandung Barat melaporkan dugaan perusakan fasilitas dan pemagaran akses SDN Bunisari ke Polres Cimahi, menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar akibat sengketa lahan.

Baca Selengkapnya
Komisi V DPR RI Desak Hutama Karya Percepat Pembebasan Lahan Tol Sibanceh
Komisi V DPR RI Desak Hutama Karya Percepat Pembebasan Lahan Tol Sibanceh

Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bengkulu dan DPD RI Bahas Tumpang Tindih Aset: Sengketa Lahan Lapter II Manna Mencari Solusi
Pemerintah Bengkulu dan DPD RI Bahas Tumpang Tindih Aset: Sengketa Lahan Lapter II Manna Mencari Solusi

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Baca Selengkapnya
Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah
Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

Baca Selengkapnya
TNI AD Buka Suara Ricuh Pembongkaran Rumah di Lenteng Agung Sampai Viral di Medsos
TNI AD Buka Suara Ricuh Pembongkaran Rumah di Lenteng Agung Sampai Viral di Medsos

Pembongkaran tersebut bukan terkait sengketa lahan melainkan terhadap 15 unit rumah dinas eks Zikon 15 yang dilaksanakan oleh Pusziad di atas aset tanah.

Baca Selengkapnya
Pemprov NTB Siapkan Gugatan Baru Sengketa Aset Gedung Wanita dan Bawaslu
Pemprov NTB Siapkan Gugatan Baru Sengketa Aset Gedung Wanita dan Bawaslu

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum baru dengan menyiapkan Gugatan Aset Pemprov NTB atas sengketa Gedung Wanita dan Bawaslu, optimis temukan fakta baru dan pertahankan hak daerah.

Baca Selengkapnya
Kukar Mediasi Konflik Lahan Warga dan Perusahaan Perkebunan Demi Solusi Adil
Kukar Mediasi Konflik Lahan Warga dan Perusahaan Perkebunan Demi Solusi Adil

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat dalam Kukar Mediasi Konflik Lahan antara warga dan PT Budiduta Agromakmur di Desa Loa Kulu dan Kelurahan Jahab untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Baca Selengkapnya