Arteria Dahlan
Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat (Sunda) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Massa yang terdiri atas masyarakat Sunda Karawang, Bogor, Depok, dan Sumedang menuntut anggota DPR F-PDIP Arteria Dahlan dipecat dari anggota dewan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat (Sunda) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Massa yang terdiri atas masyarakat Sunda Karawang, Bogor, Depok, dan Sumedang menuntut anggota DPR F-PDIP Arteria Dahlan dipecat dari anggota dewan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat (Sunda) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Massa yang terdiri atas masyarakat Sunda Karawang, Bogor, Depok, dan Sumedang menuntut anggota DPR F-PDIP Arteria Dahlan dipecat dari anggota dewan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat (Sunda) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Massa yang terdiri atas masyarakat Sunda Karawang, Bogor, Depok, dan Sumedang menuntut anggota DPR F-PDIP Arteria Dahlan dipecat dari anggota dewan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat (Sunda) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Massa yang terdiri atas masyarakat Sunda Karawang, Bogor, Depok, dan Sumedang menuntut anggota DPR F-PDIP Arteria Dahlan dipecat dari anggota dewan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat (Sunda) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1). Massa yang terdiri atas masyarakat Sunda Karawang, Bogor, Depok, dan Sumedang menuntut anggota DPR F-PDIP Arteria Dahlan dipecat dari anggota dewan karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda.
DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.
Baca SelengkapnyaAdapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Baca SelengkapnyaBelum adanya kewajiban sertifikasi bagi dapur-dapur operasional juga disorot.
Baca SelengkapnyaLangkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.
Baca SelengkapnyaParipurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.
Baca Selengkapnya
Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.
Baca SelengkapnyaUU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, disambut dukungan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi