Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait penahanan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono yang menyerahkan diri terkait dugaan menerima suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos senilai Rp14,5 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri saat hendak memberikan keterangan pers terkait penahanan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono yang menyerahkan diri terkait dugaan menerima suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai OTT pejabat Kemensos senilai Rp14,5 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait penahanan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono yang menyerahkan diri terkait dugaan menerima suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai OTT pejabat Kemensos senilai Rp14,5 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait penahanan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono yang menyerahkan diri terkait dugaan menerima suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai OTT pejabat Kemensos senilai Rp14,5 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait penahanan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono yang menyerahkan diri terkait dugaan menerima suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai OTT pejabat Kemensos senilai Rp14,5 miliar.
Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.
Baca SelengkapnyaMenurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya
Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.
Baca Selengkapnya
Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad
Baca Selengkapnya
Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.
Baca Selengkapnya
Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.
Baca SelengkapnyaKetua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.
Baca SelengkapnyaKPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.
Baca Selengkapnya
Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi