Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

Golkar menanggapi usulan KPK soal kaderisasi capres. Sarmuji menilai peluang harus tetap terbuka bagi tokoh terbaik, termasuk dari luar partai.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang tengah bergulir.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Isi dari SDB itu akan digunakan oleh KPK sebagai barang bukti dan menjadi upaya dalam hal pemulihan aset.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab.

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Budi merinci, para saksi diperiksa diketahui berstatus aparat penegak hukum, yaitu Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

KPK mencatat 91 persen pelaku korupsi periode 2004–2025 adalah laki-laki. Lembaga antirasuah tetap menindak tanpa melihat jenis kelamin.