Liputan6.com
Terdakwa dugaan suap pengajuan PK ke PN Jakarta Pusat, Eddy Sindoro mendengarkan kesaksian saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1). Sebelumnya, Eddy Sindoro didakwa telah memberi suap sebesar Rp 150 juta dan USD 50 ribu kepada panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution.
Dalam sidang ini, terdakwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro mendengarkan beberapa orang saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1).
Salah satu saksinya adalah Wresti Kristian Hesti yang merupakan anak buah dari mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro mengaku pernah dua kali dimintai uang oleh mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.
Ekspresi terdakwa Eddy Sindoro saat menyimak keterangan saksi. Seperti diketahui Eddy Sindoro didakwa telah memberi suap sebesar Rp 150 juta dan USD 50 ribu kepada panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution.
Terdakwa dugaan suap pengajuan PK ke PN Jakarta Pusat, Eddy Sindoro tamak sedang berbincang saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1).
Terdakwa dugaan suap pengajuan PK ke PN Jakarta Pusat, Eddy Sindoro saat jeda sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1).
Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her menegaskan tidak mengenal para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, usai diperiksa KPK. Simak selengkapnya pernyataan Haji Her terkait kasus Bea Cu
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.
Baca SelengkapnyaJaksa meyakini Dicky terbukti menerima suap dari pengusaha swasta untuk memuluskan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan berkas dua tersangka pemberi suap dalam kasus korupsi di KPP Madya Jakarta Utara lengkap. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke jaksa untuk proses.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini, dua safe house telah terungkap akibat OTT beberapa waktu lalu, yaitu di sebuah rumah dan apartemen.
Baca SelengkapnyaPihak Kejaksaan Tinggi Sumsel akan segera memanggil Bupati Muara Enim untuk pemeriksaan.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi melimpahkan perkara gratifikasi legislator NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, membuka tabir dugaan suap yang melibatkan 13 nama anggota dewan.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, termasuk pengaturan lelang proyek. Ketua Kadin Solo diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap kronologi pengaturan le
Baca Selengkapnya
KPK berhasil mengungkap detail kronologi OTT Depok pada 5 Februari 2026, yang melibatkan penyerahan uang di Emeralda Golf Tapos terkait sengketa lahan, menyeret pejabat Pengadilan Negeri dan pihak perusahaan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi