Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Perppu Pilkada

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia memberikan salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat paripurna tersebut membahas beberapa agenda, salah satunya pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Tiga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, Rachmad Gobel memimpin jalannya Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Anggota DPR saat menghadiri Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia memberikan salinan Perppu Pilkada kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membawa salinan Perppu Pilkada yang disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Pemindahan IKN Belum Final, DPR: Tunggu Keputusan Presiden
Pemindahan IKN Belum Final, DPR: Tunggu Keputusan Presiden

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya
Romy Soekarno: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN Harus Bertahap, Realistis dan Strategis
Romy Soekarno: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN Harus Bertahap, Realistis dan Strategis

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Embarkasi Beri Pelayanan ke JCH Setara Hotel Bintang 3
DPR Minta Embarkasi Beri Pelayanan ke JCH Setara Hotel Bintang 3

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Baca Selengkapnya
Bukan Instrumen Kontrol, RUU KKS Dinilai Perkuat Hak Sipil dan Ruang Demokrasi
Bukan Instrumen Kontrol, RUU KKS Dinilai Perkuat Hak Sipil dan Ruang Demokrasi

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Baca Selengkapnya
Tegas! DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Honorer Harus jadi PNS
Tegas! DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Honorer Harus jadi PNS

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Siak Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia, Unggul Lewat Sejarah
DPR Dorong Siak Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia, Unggul Lewat Sejarah

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.

Baca Selengkapnya
DPR Desak Investigasi Menyeluruh soal Gangguan Sinyal GPS Misterius
DPR Desak Investigasi Menyeluruh soal Gangguan Sinyal GPS Misterius

Gangguan sinyal GPS itu bisa berpotensi menggangung keselamatan penerbangan komersil di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Ponpes Pati
Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Ponpes Pati

AS yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 belum ditahan dan kini keberadaannya belum diketahui.

Baca Selengkapnya
Respons DPR Usai Blusukan Pantau Kinerja ASN Solo
Respons DPR Usai Blusukan Pantau Kinerja ASN Solo

Komisi II DPR RI memang memberikan perhatian khusus terkait tingkat produktivitas kinerja ASN.

Baca Selengkapnya
Penentuan Ambang Batas Parlemen: PDIP Dorong Dialog dan Kajian Mendalam
Penentuan Ambang Batas Parlemen: PDIP Dorong Dialog dan Kajian Mendalam

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Baca Selengkapnya
DPR Sambut Baik Rencana Bunga KUR 5 Persen untuk Rakyat Kecil dan UMKM
DPR Sambut Baik Rencana Bunga KUR 5 Persen untuk Rakyat Kecil dan UMKM

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan menerapkan bunga KUR maksimal 5 persen per tahun, sebuah langkah penting untuk keberpihakan pada masyarakat kecil.

Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya Gagalkan Kerusuhan May Day, Amankan Ratusan Orang dan Barang Bukti Perusuh
Polda Metro Jaya Gagalkan Kerusuhan May Day, Amankan Ratusan Orang dan Barang Bukti Perusuh

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

Baca Selengkapnya