Pengendara sepeda motor dan mobil terjebat macet saat penutupan ruas Jalan Veteran akibat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (18/6).
kemacetan
Pengendara sepeda motor dan mobil terjebat macet saat penutupan ruas Jalan Veteran akibat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (18/6).
Penutupan sejumlah ruas jalan tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan itu.
Pengendara sepeda motor mencari jalan dengan melawan arus lalu lintas saat penutupan ruas jalan Veteran.
Suasana kemacetan di ruas Jalan Veteran saat penutupan jalan akibat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (18/6).
Petugas Satpol PP mengatur lalu lintas di sekitar Jalan Veteran saat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Suasana kemacetan lalu lintas di sekitar Jalan Veteran saat pelaksanaan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Dinas Perhubungan Kota Tangerang menindak tegas penindakan parkir liar truk tanah yang kerap mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Aksi ini dilakukan setelah serangkaian sosialisasi dan teguran sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin sore dipastikan bukan disebabkan oleh operasional pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya