Freeport
Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). Dalam rapat itu direksi PT Freeport Indonesia menjelaskan langkah korporasi pascadivestasi saham dan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga.
Sementara itu, Komisi VII DPR meminta PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan jumlah karyawan, khususnya warga asli Papua untuk bisa bekerja di perusahaan tambang emas tersebut.
Tony Wenas memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Tony Wenas memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Tony Wenas memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Tony Wenas memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Potret balita korban kekejaman israel sampai harus kehilangan tangan dan sebagian lidahnya.
Raffi dengan santainya menyebut bahwa sang istri menjalani bisnis hanya sekedar untuk gaya. Tentu saja Nagita tak terima dengan celetukan Raffi.
Potret antrean panjang jemaah sholat Idul Fitri di Tokyo, Jepang, sungguh menakjubkan.
Raffi Ahmad mengaku tengah ngidam ingin menyantap iga bakar yang ada di Bandung. Kesibukan yang padat membuatnya tak bisa pergi sendiri untuk membelinya.
Shandy Aulia kini menjadi salah satu korban banjir di Dubai yang baru-baru ini melanda.
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Sedikitnya, ada enam pasangan suami istri yang lolos terpilih di Pemilu 2024
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Follow