Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

Indonesia dan Malaysia bertukar pengalaman peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan etika jurnalisme. Dewan Pers Indonesia jadi acuan Majlis Media Malaysia perkuat regulasi mandiri.

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat penting akan Profesionalisme Pers dan tanggung jawab sosial media di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

Dirut Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan keunggulan media mainstream tetap kuat di tengah gempuran digital. Profesionalisme menjadi kunci utama.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoaks dan disinformasi, menekankan akurasi di tengah kecepatan informasi pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

Menkomdigi Meutya Hafid menyoroti krusialnya peran jurnalis dalam menjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus digital, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

Dunia pers Indonesia berduka atas kepergian Zulmansyah Sekedang, seorang penjaga marwah pers yang dikenal berintegritas dan memiliki sikap legowo, meninggalkan warisan penting bagi jurnalisme nasional.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) di Muara Teweh, Barito Utara, pada Mei 2026, sebagai upaya nyata meningkatkan profesionalisme insa

Wakil Ketua Dewan Pers Busyro Muqoddas menekankan verifikasi, independensi, dan etika sebagai kunci utama dalam praktik Etika Jurnalisme. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kewajiban wartawan di tengah dinamika informasi yang cepat.

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Gelombang PHK media konvensional kian masif. Dewan Pers menyoroti PHK media akibat dominasi platform global yang menyedot iklan, mendesak pemerintah segera hadirkan regulasi adil.