Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

Pemilu

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah anggota tim hukum mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5). BPN mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 Dilengkapi dengan daftar alat bukti.

BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah anggota tim hukum mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5). Bambang berharap, permohonan sengketa ini jadi upaya menentukan harapan untuk menegakkan keadilan.

BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah anggota tim hukum mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).

BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah anggota tim hukum mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).

BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK

Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah anggota tim hukum mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).

Survei LPI: Kaesang Perkuat Citra PSI sebagai Partai Anak Muda, Namun Elektabilitas Stagnan
Survei LPI: Kaesang Perkuat Citra PSI sebagai Partai Anak Muda, Namun Elektabilitas Stagnan

Figur Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dinilai memperkuat citra PSI sebagai partai anak muda dan dekat dengan Presiden Jokowi, namun survei LPI mengungkap elektabilitas PSI masih di bawah ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya
MPR Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia, Soroti Tantangan Partai Politik
MPR Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia, Soroti Tantangan Partai Politik

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Baca Selengkapnya
KPU Bengkayang Gencarkan Pemutakhiran Data Pemilih di Perbatasan untuk Jamin Hak Konstitusional Warga
KPU Bengkayang Gencarkan Pemutakhiran Data Pemilih di Perbatasan untuk Jamin Hak Konstitusional Warga

KPU Kabupaten Bengkayang intensif melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Langkah ini krusial untuk menjamin hak pilih warga di daerah terpencil dan memastikan integritas pemilu yang berkualita

Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Baca Selengkapnya
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Baca Selengkapnya
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Baca Selengkapnya
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Baca Selengkapnya