DPD
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan) menyerahkan hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK kepada Pimpinan DPD Oesman Sapta Odang saat rapat paripurna DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/10). Penyampaian IHPS I 2018 merupakan suatu kewajiban yang telah diatur dalam pasal 18 UU nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara usai rapat paripurna DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/10).
Suasana rapat paripurna DPD, di Kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/10).
Pimpinan DPD Oesman Sapta Odang bersama Wakil Pimpinan DPD saat rapat paripurna DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/10).
Pimpinan DPD Oesman Sapta Odang bersama Wakil Pimpinan DPD saat rapat paripurna DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/10).
Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.
Baca Selengkapnya
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Federasi Olahraga Karakte-Do Indonesia dalam membangun regenerasi atlet karate nasional yang kompetitif.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.
Baca Selengkapnya
MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Kuningan meluruskan informasi simpang siur mengenai besaran TGR Disdikbud Kuningan yang sempat disebut puluhan miliar rupiah, memastikan nilai sebenarnya berdasarkan BPK adalah Rp3,2 miliar.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Ahmad Doli mengungkapkan pembentukan kaukus dilakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya konflik global.
Baca Selengkapnya
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.
Baca Selengkapnya
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi