Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat gencar memastikan keamanan produk perikanan di pasar tradisional bebas bahan kimia berbahaya, melindungi konsumen dari risiko kesehatan.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengajak kader GMNI Sulbar untuk membangun jiwa kewirausahaan dan karakter kuat, menangkap peluang di tengah bonus demografi yang menantang.

Kemenkum Sulawesi Barat menyerahkan empat Sertifikat Hak Cipta Skripsi kepada alumni Universitas Tomakaka, menegaskan komitmen perlindungan kekayaan intelektual dan memacu kreativitas di kalangan akademisi.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar meluncurkan program Bulan Tertib Berkeselamatan mulai April hingga Mei 2026. Inisiatif ini merespons tingginya kasus kecelakaan demi keselamatan di jalan.

Anggota DPR RI Ratih Megasari Singkarru mendesak pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan pelosok dan penguatan akses kesehatan di wilayah terpencil, menyusul insiden pilu seorang ibu melahirkan di jalan berlumpur.

Pertemuan Gubernur Sulbar dan Kaltim membahas sinergi ekonomi Sulbar Kaltim, fokus pada sektor pangan dan distribusi, guna mengatasi surplus dan defisit beras serta mempercepat mobilitas barang.

Polda Sulbar mengerahkan tim medis dari Biddokkes ke lokasi wisata pesisir untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat selama libur Lebaran, mengantisipasi risiko seperti sengatan ubur-ubur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gerakan Sulbar Mandarras, sebuah inisiatif ambisius untuk meningkatkan budaya literasi dan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah.

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Puluhan bendahara desa di Mamuju mengikuti Pelatihan Pajak Bendahara Desa Mamuju untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.