BLT
Aktivitas pekerja saat melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 senilai Rp1,2 juta per orang diperkirakan akan cair pekan ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5.
Aktivitas pekerja saat melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 senilai Rp1,2 juta per orang diperkirakan akan cair pekan ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5.
Aktivitas pekerja saat melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 senilai Rp1,2 juta per orang diperkirakan akan cair pekan ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5.
Pengendara motor melintas di bawah pekerja yang tengah melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 senilai Rp1,2 juta per orang diperkirakan akan cair pekan ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5.
Aktivitas pekerja saat melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 senilai Rp1,2 juta per orang diperkirakan akan cair pekan ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.
Baca Selengkapnya
Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Palu mengalokasikan lebih dari Rp3 miliar untuk perlindungan pekerja rentan Palu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menargetkan 30 ribu lebih pekerja untuk tahun 2026.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan hadir menjamin seluruh biaya perawatan atlet pencak silat Affandi Naufal yang mengalami kecelakaan kerja, menegaskan komitmen perlindungan bagi pekerja dan atlet.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Banten bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepatuhan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan bagi pekerja.
Baca Selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta mencabut hak penerima bantuan sosial (bansos) di tengah proses sinkronisasi data pemerintah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi