Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus dugaan **Akses Ilegal PT MASI** ke tahap penyidikan, menyusul kerugian nasabah yang mencapai puluhan miliar rupiah. Simak detailnya di sini.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai meluncurkan Layanan Pasporia untuk mendekatkan pelayanan paspor dan izin tinggal kepada masyarakat serta WNA. Inovasi ini bertujuan memberikan kemudahan akses di tengah tingginya aktivitas keimigrasian di Bali.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri aktif.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan percepatan proses permohonan kewarganegaraan anak stateless yang memenuhi syarat, memberikan harapan baru bagi mereka yang tak memiliki status hukum.

Kejaksaan Agung RI mendorong Pemkab Bekasi mengadopsi skema pihak ketiga dalam Pengelolaan Stadion Wibawa Mukti untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah. Bagaimana model ini akan mengubah wajah olahraga dan ekonomi lokal?

Kejaksaan Agung telah menetapkan Brigjen Pol LMI, seorang pejabat BGN yang masih aktif sebagai polisi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Ditjenpas NTT) terus tingkatkan pembinaan WBP Kefamenanu dengan program produktif. Simak bagaimana warga binaan dipersiapkan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat.

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan inovasi Layanan Pasporia di Car Free Day, solusi praktis bagi warga yang ingin mengurus paspor tanpa kendala waktu kerja.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.