Mahkamah Konstitusi
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Arief Hidayat saat memimpin jalannya pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1). Pemilihan Wakil Ketua MK untuk menggantikan Arief Hidayat yang sebelumnya secara musyawarah terpilih menjadi Ketua MK ini dilakukan dengan rapat pleno.
Rapat pleno pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 yang berlangsung di Gedung MK ini diikuti seluruh hakim MK.
Dalam rapat pleno pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 ini terdapat tiga calon, yakni Anwar Usman, Aswanto, dan Patrialis Akbar.
Ketua MK terpilih Arief Hidayat saat menunjukkan surat suara pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Senyum Hakim MK Maria Farida Indrati saat menunjukkan surat suara pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Hakim MK Anwar Usman saat menunjukkan surat suara pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Seorang hakim MK saat menunjukkan surat suara pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Seorang hakim MK saat menunjukkan surat suara pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Seorang hakim MK saat menunjukkan surat suara pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Melalui rapat pleno ini, Anwar Usman akhirnya terpilih menjadi Wakil Ketua MK periode 2015-2017.
Ketua MK terpilih Arief Hidayat mengetuk palu saat rapat pleno memutuskan Anwar Usman sebagai Wakil Ketua MK periode 2015-2017 terpilih.
Salam komando Ketua MK terpilih Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman seusai rapat pleno pemilihan Wakil Ketua MK periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan
Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi