Aksi Tuntut Penuntasan Teror KPK

KPK

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Dari kiri-kanan: Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaita, Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama koalisi dari masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1). Mereka menuntut penuntasan sembilan kali teror terhadap pimpinan maupun pegawai KPK, salah satunya kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan, serta mendesak Presiden Joko Widodo agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaita, Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama koalisi dari masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1).

Masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi menuntut penuntasan sembilan kali teror terhadap pimpinan maupun pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1).

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama koalisi dari masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi menuntut penuntasan sembilan kali teror terhadap pimpinan maupun pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1).

Masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi menuntut penuntasan sembilan kali teror terhadap pimpinan maupun pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1).

Mahkamah Konstitusi Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Buka Suara Terkait Foto Viral Tiga Orang Pakai Rompi Tahanan di Bandara

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Baca Selengkapnya

Sertifikat Tanah Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Baca Selengkapnya

Berita Foto FOTO: Fadia Arafiq Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Baca Selengkapnya

Khalid Basalamah Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Baca Selengkapnya

PAN PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Baca Selengkapnya

Pendidikan Antikorupsi Pemuda KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Uang Tunai Pemilu KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca Selengkapnya

KPK KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Baca Selengkapnya

Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

Baca Selengkapnya