Komnas HAM mensinyalir jumlah pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus lebih dari empat orang dan mendesak transparansi penyidikan.

Polisi Militer TNI telah menetapkan empat personel TNI sebagai tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menunjukkan komitmen TNI dalam penegakan hukum.

Dalam pembukaan diskusi, Baiquni menilai kondisi nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan serius.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam keras insiden penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, menegaskan pentingnya perlindungan aktivis sebagai pilar demokrasi.

Pemerintah melalui Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhitya memastikan akan mengusut tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang terjadi baru-baru ini dan menjamin kebebasan berpendapat.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebe

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dan mendesak otoritas Indonesia mengusut tuntas kasus teror air keras aktivis KontraS ini.

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, mengecam dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini agar tidak merusak demokrasi dan menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak kepolisian segera mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang mengancam iklim demokrasi.

Komnas HAM menilai vonis bebas Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya dalam kasus dugaan penghasutan sebagai preseden positif untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

DPW PKB Sulawesi Selatan membuka ruang politik santun bagi aktivis dan milenial, mengajak bergabung untuk mengembalikan muruah partai politik serta bersiap menghadapi verifikasi parpol 2026 dan Pemilu 2029.