Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Sidang Sengketa Pemilu

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Demonstran mengenakan rompi kuning menunjukkan poster saat menggelar aksi berjalan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6).

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Aksi tersebut dilakukan sebagai menuntut ketidakadilan bertentangan Pancasila atas gugatan Pilpres 2019.

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Sebuah poster yang dibawa demonstran ditunjukan selama aksi tersebut berlangsung.

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Aparat Brimob terlihat bersiaga di sekitar Gedung MK.

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Suasana jalan di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlihat steril dari aktivitas lalu lintas selama sidang Perselisihan Halsi Pilpres 2019.

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Kendaraan baracuda dan water canon kepolisian terlihat disiagakan di lokasi.

Aksi Massa Rompi Kuning Unjuk Rasa di MK

Sejumlah Polantas berjalan di setiap titik jalan yang menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6). Arus lalu lintas terlihat dialihkan selama sidang tersebut berlangsung.

Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Baca Selengkapnya
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

Baca Selengkapnya
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Baca Selengkapnya