Demonstran mengenakan rompi kuning menunjukkan poster saat menggelar aksi berjalan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6).
Sidang Sengketa Pemilu
Demonstran mengenakan rompi kuning menunjukkan poster saat menggelar aksi berjalan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6).
Aksi tersebut dilakukan sebagai menuntut ketidakadilan bertentangan Pancasila atas gugatan Pilpres 2019.
Sebuah poster yang dibawa demonstran ditunjukan selama aksi tersebut berlangsung.
Aparat Brimob terlihat bersiaga di sekitar Gedung MK.
Suasana jalan di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlihat steril dari aktivitas lalu lintas selama sidang Perselisihan Halsi Pilpres 2019.
Kendaraan baracuda dan water canon kepolisian terlihat disiagakan di lokasi.
Sejumlah Polantas berjalan di setiap titik jalan yang menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6). Arus lalu lintas terlihat dialihkan selama sidang tersebut berlangsung.
Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyaprofesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaKeppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.
Baca SelengkapnyaHal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.
Baca Selengkapnya