Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) menggelar aksi bersepeda dan mendirikan tenda di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Demo
Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) menggelar aksi bersepeda dan mendirikan tenda di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Dalam aksinya mereka menuntut Tolak dan Hapus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja "Lawan Omnibuslaw".
Mereka beraksi di luar pagar Gedung MPR/DPR/DPD sambil membentangkan spanduk di depan pengawasan petugas kepolisian.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk untuk menuntut Tolak dan Hapus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Seorang Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) membentangkan poster dengan tulisan "Hentikan Deforestasi" di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) mendirikan tenda saat beraksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Sejumlah petugas kepolisian berjaga saat Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) berorasi saat menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Baca SelengkapnyaSuasana aksi berlangsung tertib. Selain berorasi, massa juga menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Tanah Airku dan Indonesia Raya.
Baca SelengkapnyaMenurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.
Baca SelengkapnyaKepolisian menegaskan tidak melarang demonstrasi dengan tidak mengganggu dan mencelakakkan orang lain.
Baca SelengkapnyaMaka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaAksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).
Baca Selengkapnya
Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.
Baca Selengkapnya
Mahasiswa turun ke jalan menyampaikan berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaNahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.
Baca SelengkapnyaPemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kejelasan representasi organisasi mahasiswa penting untuk memastikan legitimasi gerakan yang mengatasnamakan mahasiswa Surabaya.
Baca SelengkapnyaInstruksi tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terkait adanya rencana aksi unjuk rasa.
Baca Selengkapnya