Aparat Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menemukan 80 hektare lahan di Rejang Lebong telah dirambah warga untuk perkebunan kopi, memicu pertanyaan tentang masa depan kawasan konservasi dan langkah tegas yang akan diambil.

Pembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

Langkah deregulasi penyederhanaan dari 191 peraturan menjadi 4 peraturan ini sejalan dengan komitmen serius Menpora Erick dalam melakukan transformasi.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

Polres Metro Bekasi berhasil membongkar praktik oplos gas bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan omzet fantastis mencapai ratusan juta rupiah. Simak detail pengungkapan praktik oplos gas ini.

Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap praktik penjualan benih lobster ilegal di Tangerang, mengamankan dua pelaku dan ribuan BBL jenis pasir yang akan diselundupkan ke Singapura.

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

Penting untuk mengetahui tata cara mandi wajib setelah haid dengan baik menurut syariat Islam.

Mengetahui nomor ponsel sendiri bukan hanya masalah praktis tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan Revisi RTRW Sulawesi Utara akan menjadi kompas pembangunan selama dua dekade mendatang. Simak detail tahapan dan harapan besar ini!

PP Muhammadiyah mengajak akademisi melakukan Riset Dampak Peraturan yang seringkali dibuat tanpa basis masalah masyarakat, seperti UU Cipta Kerja dan Minerba. Apa alasannya?