Komnas Perempuan mendesak pemerintah memperkuat layanan jemput bola bagi pencatatan pernikahan adat dan penghayat kepercayaan, guna menjamin hak sipil mereka dan mengatasi hambatan administratif.

Warga Teheran terus menunjukkan dukungan kuat terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata mereka di tengah ketegangan regional, menyusul serangan AS dan Israel serta perundingan gencatan senjata yang belum final.

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

Demonstrasi berakhir ricuh karena para pengunjuk rasa merasa kecewa ketika gubernur Kalimantan Timur tidak muncul untuk menemui mereka.

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Ratusan aparat gabungan disiagakan di Nabire untuk mengamankan aksi penolakan operasi PT Freeport Indonesia, dengan fokus pada pencegahan long march demi stabilitas keamanan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak perguruan tinggi mengimplementasikan rekomendasi Komnas Perempuan guna memperkuat mekanisme Perlindungan Perempuan di Kampus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Ketiga terdakwa diproses hukum karena membuat dan menyebarkan flyer ajakan untuk berkumpul di kawasan Ngarsopuro depan Mangkunegaran.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.