Demo
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Apdesi berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Apdesi berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Massa Apdesi membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Massa Apdesi berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Massa Apdesi membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Massa Apdesi membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Para kepala dan perangkat desa itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021 yang dianggap menghambat pembangunan desa.
Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.
Baca Selengkapnya
Bupati Penajam Paser Utara mendorong desa-desa untuk menggali Potensi Ekonomi Desa Penajam Paser Utara guna menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memaksimalkan Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.
Baca SelengkapnyaAdapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Baca Selengkapnya
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.
Baca Selengkapnya
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat realisasi Dana Transfer Daerah (TKD) tertinggi di lingkup KPPN Tanjung hingga Maret 2026, menunjukkan efisiensi penyaluran dana desa yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menegaskan Lomba Desa Banggai Kepulauan 2026 akan memetakan desa berkinerja terbaik sebagai percontohan percepatan pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaDia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.
Baca Selengkapnya
Bupati Banggai Amirudin Tamoreka meresmikan pemekaran Desa Persiapan Mekar Mulya di Kecamatan Simpang Raya, langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mematangkan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai transaksi nontunai dana desa. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gampong di Aceh.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Buleleng memacu peningkatan pelayanan warga Desa Panji dengan optimalisasi Pemanfaatan Dana BKK Buleleng dari Kabupaten Badung untuk berbagai fasilitas publik yang inovatif.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Negeri Sigi terus mendorong akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (ADD) di Sigi, Sulawesi Tengah, sekaligus menyelidiki dugaan korupsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi