Polresta Barelang menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial, mengimbau masyarakat untuk bijak bermedsos.

Selain Direktur LBH Papua-Merauke berinisial Johnny Teddy Wakum, Dandhy Dwi Laksono pun ikut dipolisikan Mama Sinta.

Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Mei 2026.

YouTuber Resbob, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan, menghadapi tuntutan 2,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda, memicu sorotan publik.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan **pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi** ke polisi adalah langkah tepat karena dinilai mengganggu dan berpotensi memicu kegaduhan publik.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menilai kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan industri kreatif dan perlindungan profesi konten kreator di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dalam pengawasan konten medsos guna mencegah dampak negatif dan melindungi generasi muda dari kejahatan siber.

Wakil Bupati Sleman mengukuhkan 75 Kader Bela Negara dari perwakilan kelurahan dan kapanewon, menegaskan pentingnya persatuan dan kewaspadaan di tengah ancaman digital yang kian masif.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Polda Aceh berhasil menangkap seorang terduga pelaku penistaan agama media sosial dan ujaran kebencian berinisial DS, menegaskan komitmen menjaga ketertiban serta kerukunan masyarakat di Aceh.

Dua pegawai swasta mengajukan uji materi KUHP dan KUHAP baru di Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan pasal penggelapan dan prosedur penyelidikan yang dinilai merugikan.

Pengamat hukum dan kebijakan publik menyoroti pentingnya memperjelas Batas Kritik Hoaks di tengah krisis bencana agar tidak merusak kohesi sosial dan informasi publik.