Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Kasus Korupsi Transjakarta

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Mantan Kadishub DKI Jakarta, Udar Pristono (kiri) saat menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3). Sidang praperadilan Udar ditunda hingga 1 April mendatang, karena tidak hadirnya beberapa dari pihak tergugat, yakni Kejaksaan Negeri Denpasar, PPATK, KPK, Gubernur DKI Jakarta Ahok, dan pihak Bank DKI.

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Udar Pristono mengajukan praperadilan lagi di PN Jakpus menggugat kejaksaan agar mengembalikan aset miliknya yang disita sebelum kasus yang menjerat pada tahun 2012 sampai 2013.

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Hakim Besran Sinaga menerangkan bahwa sidang bisa dijalankan jika semua pihak termohon yang dipanggil hadir dalam persidangan.

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Mantan Kadishub DKI Jakarta, Udar Pristono (kanan) saat menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Suasana saat sidang praperadilan Udar Pristono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Udar Pristono meninggalkan gedung usai menghadiri sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Ahok mangkir, sidang praperadilan Udar Pristono ditunda

Udar saat menunjukkan dokumen bukti kepemilikan sah dari 14 aset yang disita oleh kejaksaan.

Pramono Pilih 'Ngalah' soal Venue Konser BTS di Jakarta Usai Ditegur ARMY dan Anak Sendiri
Pramono Pilih 'Ngalah' soal Venue Konser BTS di Jakarta Usai Ditegur ARMY dan Anak Sendiri

Pramono sebelumnya mengaku tengah memperjuangkan JIS sebagai venue konser BTS di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Gubernur Jakarta Serukan Perdamaian, Tekankan Pentingnya Saling Menghormati dan Menerima Perbedaan
Gubernur Jakarta Serukan Perdamaian, Tekankan Pentingnya Saling Menghormati dan Menerima Perbedaan

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerukan perdamaian, menekankan bahwa perdamaian dimulai dari individu melalui saling menghormati dan menerima perbedaan, serta komitmen hidup dalam keberagaman.

Baca Selengkapnya
MAKI Ingatkan KPK Koreksi Diri Usai Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas
MAKI Ingatkan KPK Koreksi Diri Usai Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas

Masyarakat Antikorupsi (MAKI) mendesak KPK untuk introspeksi dan mengoreksi diri setelah pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dilakukan secara diam-diam, memicu kekecewaan publik.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2023: Yaqut Cholil Qoumas Ditahan
KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2023: Yaqut Cholil Qoumas Ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023, setelah permohonan praperadilannya ditolak dan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Pertemuan Fuad Hasan dan Yaqut Bahas Kuota Haji Tambahan 2024
KPK Ungkap Pertemuan Fuad Hasan dan Yaqut Bahas Kuota Haji Tambahan 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Fuad Hasan dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pembahasan kuota haji tambahan 2024, di tengah kasus korupsi yang sedang diusut KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas
KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita aset Rp100 miliar lebih dalam kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Simak detail penyitaan dan perkembangan kasusnya.

Baca Selengkapnya
Hadir di Sidang Prapadilan, Yaqut Cholil Qoumas Mengaku Lega
Hadir di Sidang Prapadilan, Yaqut Cholil Qoumas Mengaku Lega

Sidang praperadilan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026).

Baca Selengkapnya
Pemilik Bibi Kelinci Minta Gelar Perkara Khusus Bareskrim Usai Jadi Tersangka UU ITE
Pemilik Bibi Kelinci Minta Gelar Perkara Khusus Bareskrim Usai Jadi Tersangka UU ITE

Nabila O Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci, mengajukan permintaan Gelar Perkara Khusus Bareskrim setelah ditetapkan sebagai tersangka UU ITE, padahal ia merasa menjadi korban pencurian. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa langkah hukum selanjutnya?

Baca Selengkapnya
Terobosan Gubernur Pramono Atasi Macet Jakarta: Integrasi Transportasi Publik dan Perluasan Jaringan TransJabodetabek
Terobosan Gubernur Pramono Atasi Macet Jakarta: Integrasi Transportasi Publik dan Perluasan Jaringan TransJabodetabek

Gubernur Pramono Anung Wibowo gencar meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Simak strategi terbarunya dalam mengintegrasikan transportasi publik dan memperluas layanan TransJabodetabek.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Petinggi PBNU Hadir dan Pantau Sidang Prapradilan Yaqut Cholil Qoumas di PN Jaksel
Sejumlah Petinggi PBNU Hadir dan Pantau Sidang Prapradilan Yaqut Cholil Qoumas di PN Jaksel

Sidang tersebut beragendakan pembacaan permohonan atas penetapan status tersangka dalam perkara kuota haji tambahan tahun 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Terima Hasil Audit BPK RI Terkait Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK Terima Hasil Audit BPK RI Terkait Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, menandai babak baru dalam penyelidikan yang dinanti publik.

Baca Selengkapnya
Soroti Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji, Kubu Yaqut Tegaskan Tak Ada aliran Dana Mengalir ke Pribadi
Soroti Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji, Kubu Yaqut Tegaskan Tak Ada aliran Dana Mengalir ke Pribadi

Kubu Yaqut menyebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari KPK maupun BPK terkait kerugian negara akibat kasus korupsi kuota haji.

Baca Selengkapnya