11 Anggota DPRD Malang perpanjangan masa penahanan di KPK

Kasus Suap

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Anggota DPRD Kota Malang Sahrawi (depan) dan Anggota DPRD Kota Malang HM Zainuddin (belakang) saat tiba untuk menandatangani perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 melakukan penandatanganan masa penahanan di KPK.

Anggota DPRD Malang, Abdul Rachman (kiri) dan Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Salamet (kanan) saat tiba untuk menandatangani perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 melakukan penandatanganan masa penahanan di KPK.

Anggota DPRD Malang, Abdul Rachman (kiri) dan Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PAN, Mohan Katelu (kanan) saat tiba untuk menandatangani perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 melakukan penandatanganan masa penahanan di KPK.

Anggota DPRD Kota Malang Sahrawi saat tiba untuk menandatangani perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 melakukan penandatanganan masa penahanan di KPK.

Anggota DPRD Kota Malang Heri Subianto (kiri) dan Anggota DPRD Kota Malang Sokarno (kanan) saat tiba untuk menandatangani perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 melakukan penandatanganan masa penahanan di KPK.

Anggota DPRD Kota Malang Suprapto (kiri), Anggota DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti (tengah) dan Anggota DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti (kanan) saat tiba untuk menandatangani perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6). Sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 melakukan penandatanganan masa penahanan di KPK.

KPK KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Baca Selengkapnya

Wamenaker Immanuel Ebenezer Keras Eks Wamenaker Noel Jelang Pledoi Siap Dihukum Mati: Jangan jadi Pecundang!

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Eks Wamenaker Noel Eks Wamenaker Noel Dituntut 5 Tahun Bui, Sesalkan Tak Korupsi Lebih Banyak

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.

Baca Selengkapnya

Eks Wamenaker Noel Eks Wamenaker Noel Klaim Selamatkan Uang Rakyat Ratusan Miliar, Terjerat Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Putusan Bebas Pengacara Apresiasi Putusan Bebas Korupsi Tol Bengkulu, Kejati Siapkan Kasasi

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi lahan Tol Bengkulu menyambut baik putusan bebas korupsi Tol Bengkulu yang dijatuhkan majelis hakim, sementara Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyatakan akan mengajukan kasasi.

Baca Selengkapnya

Samin Tan Update Kasus Korupsi Tambang Samin Tan, Kejagung Tahan Bos PT CBU

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Langsung Peluk Istri Tak Kuasa Tahan Tangis

JPU menuntut Nadiem hukum pidana penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ada pidana tambahan dengan membayar uang pengganti hingga Rp5,2 triliun.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Cerita Nadiem Makarim jadi Tahanan Rumah, Ditangisi Anak saat Berangkat Jalani Sidang Tuntutan

Nadiem bercerita, saat hendak pergi ke sidang hari ini, anaknya yang berumur satu tahun menangis. Secara terpaksa, Nadiem harus melepaskannya.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi 4 Terdakwa Korupsi Tol Bengkulu Divonis Bebas, Hakim: Dakwaan Tidak Terbukti

Hakim Agus menjelaskan proses pembebasan lahan proyek tol tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Nadiem Makarim Hadapi Sidang Tuntutan: Saya Siap Hadapi, Walau Malamnya Saya Langsung Operasi di RS

Nadiem yang didampingi istrinya, Franka Makarim disambut sejumlah pengemudi ojek online dari Gojek, perusahaan start up rintisan yang didirikan Nadiem.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Nadiem Makarim Tahanan Rumah: Hakim Kabulkan Pengalihan Status dengan Syarat Ketat

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kini berstatus tahanan rumah setelah permohonannya dikabulkan hakim. Pengalihan status Nadiem Makarim ini disertai syarat ketat yang harus dipatuhi.

Baca Selengkapnya