Sudinsos Jakarta Selatan menertibkan 24 PPKS di Jalan RS Fatmawati Raya, membawa mereka ke panti sosial untuk pembinaan dan peningkatan keterampilan guna masa depan yang lebih baik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.

Penertiban dilakukan karena lapak dinilai melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum serta akses pejalan kaki.

Setiap bentuk pelanggaran di lapangan akan diitndak secara bertahap.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.

Pemerintah Kabupaten Bogor memulai penertiban bangunan liar di tujuh simpang jalur Puncak. Langkah ini merupakan upaya serius Pemkab Bogor untuk mengurai kemacetan kronis yang selama ini terjadi di kawasan wisata Puncak.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penindakan terhadap penjual ikan sapu-sapu demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Praktik ini dinilai membahayakan dan perlu dihentikan.