Ini uang suap Rp 1,1 miliar hasil OTT anggota DPRD DKI M Sanusi

KPK tangkap anggota DPRD DKI

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Penyidik KPK menunjukkan uang suap yang diperoleh dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap DPRD DKI Jakarta disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Laode Syarif (kanan) dan Saut Situmorang (tengah) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4). Dalam OTT tersebut KPK berhasil menangkap Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan seorang dari pihak swasta serta barang bukti sebesar Rp 1,140 miliar yang diduga untuk melakukan suap terkait reklamasi pesisir utara Jakarta dan raperda rencana tata ruang kawasan strategis.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengimbau kepada Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) AWT untuk kooperatif dan menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Penyidik KPK menunjukkan uang suap yang diperoleh dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap DPRD DKI Jakarta disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Laode Syarif (kanan) dan Saut Situmorang (tengah) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4).

Pers KPK: Pers Adalah Mesin Penggerak Kesadaran Publik Lawan Korupsi

Pers memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat agar tidak lagi memaklumi praktik korupsi yang merugikan negara.

Baca Selengkapnya

ACFFEST KPK KPK Gaungkan Semangat Antikorupsi Lewat ACFFEST KPK di Kalimantan Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Film Festival Movie Day 2026 (ACFFEST KPK) di Kalimantan Barat, menyasar generasi muda untuk menanamkan nilai integritas melalui film.

Baca Selengkapnya

gowa Optimalisasi Aset Tanah Gowa: Pemkab Gowa, Kementerian ATR/BPN, dan KPK Bersinergi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2026 Hari Pendidikan Nasional, KPK Tekankan Integritas sebagai Pondasi Antikorupsi

Penegasan itu disampaikan KPK bertepatan dengan peringatan Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Buka Suara Terkait Foto Viral Tiga Orang Pakai Rompi Tahanan di Bandara

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Baca Selengkapnya

Sertifikat Tanah Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Baca Selengkapnya

Berita Foto FOTO: Fadia Arafiq Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Baca Selengkapnya

Khalid Basalamah Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Baca Selengkapnya

PAN PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Baca Selengkapnya

Pendidikan Antikorupsi Pemuda KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Uang Tunai Pemilu KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Baca Selengkapnya