Eksekusi Lahan Tanah Warga Pulo Gebang Berakhir Ricuh

Mafia tanah

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Geser ke atas untuk membaca

Barisan petugas gabungan saat akan melakukan eksekusi lahan rumah warga di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06 (dahulu RT 08/RW 06) di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Warga Pulo Gebang Jakarta Timur melakukan perlawanan saat petugas hendak mengeksekusi lahan rumah warga di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06 (dahulu RT 08/RW 06) di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Eksekusi lahan tersebut berakhir ricuh karena warga setempat tak terima dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya di lahan yang sampai kini menjadi sengketa.

Aksi dorong antara warga dengan petugas pun terjadi.

Sebagian warga juga ada yang menangis melihat isi rumahnya dikeluarkan secara paksa oleh petugas.

Petugas gabungan saat mengeluarkan isi salah satu rumah warga yang terkena eksekusi lahan di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06 di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Petugas gabungan mengeluarkan sofa saat melakukan eksekusi lahan rumah warga di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06, Jakarta.

Ekspresi sedih salah satu warga yang menjadi korban eksekusi lahan di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06 di Jakarta.

Petugas gabungan mengeluarkan hiasan dinding di salah satu rumah warga saat melakukan eksekusi lahan di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06, Jakarta.

Petugas gabungan saat melakukan eksekusi lahan rumah warga di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06, Jakarta.

Petugas gabungan dan warga setempat terlibat bentrok saat eksekusi lahan rumah warga di Kelurahan Pulo Gebang RT 20 RW 06 di Jakarta, Selasa (8/6/2021). Eksekusi lahan tanah tersebut berakhir ricuh.

KPK KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Konflik Agraria Komisi III DPR Minta Kasus Konflik Agraria Dihentikan Sementara

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian Lahan Pemkab Temanggung Intensifkan Dialog untuk Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian sosial lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ngadirejo. Dialog intensif dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak dalam proses Penyelesaian Lahan Sekolah Rakyat Temanggun

Baca Selengkapnya

Rano Karno Wagub Rano Ungkap Biang Keladi Pembangunan di Kebon Kosong Kemayoran, Status Lahan 7 RW Tak Jelas

"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.

Baca Selengkapnya

Ahmad Doli Kurnia Tandjung Wakil Ketua Baleg Soroti Pentingnya Integrasi Data dan Pembenahan Tata Kelola Pertanahan

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Baca Selengkapnya

Aset Daerah Banten Amankan Aset Daerah, Pemprov Banten Bentuk UPT Pemanfaatan Aset Usai Menang Kasasi Ranca Gede

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

dinas pendidikan Disdik Bandung Barat Laporkan Dugaan Perusakan SDN Bunisari ke Polisi, Akses Belajar Terganggu

Dinas Pendidikan Bandung Barat melaporkan dugaan perusakan fasilitas dan pemagaran akses SDN Bunisari ke Polres Cimahi, menyebabkan gangguan pada kegiatan belajar mengajar akibat sengketa lahan.

Baca Selengkapnya

Tol Sibanceh Komisi V DPR RI Desak Hutama Karya Percepat Pembebasan Lahan Tol Sibanceh

Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pemerintah Bengkulu dan DPD RI Bahas Tumpang Tindih Aset: Sengketa Lahan Lapter II Manna Mencari Solusi

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Baca Selengkapnya

Kasus Mbah Tupon Kini Mbah Tupon Bisa Tidur Nyenyak

Pengembalian sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purwanti.

Baca Selengkapnya

Sertifikat Aset Pemkot Makassar Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

Baca Selengkapnya

TNI AD TNI AD Buka Suara Ricuh Pembongkaran Rumah di Lenteng Agung Sampai Viral di Medsos

Pembongkaran tersebut bukan terkait sengketa lahan melainkan terhadap 15 unit rumah dinas eks Zikon 15 yang dilaksanakan oleh Pusziad di atas aset tanah.

Baca Selengkapnya