DP rumah nol rupiah
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3). Proyek rumah tapak dengan DP 0 Rupiah yang dikembangkan oleh PT Nusa Kirana tersebut disambut antusias oleh warga, baik dari dalam maupun luar wilayah Jakarta Utara.
Rumah yang ditawarkan tersebut memiliki luas bangunan 27 meter persegi dengan luas tanah 45 meter persegi.
PT Nusa Kirana selaku pengembang mematok harga Rp 350 juta per unit dengan cicilan berkisar Rp 2,2 hingga 2,4 juta per bulan. Namun, harga tersebut masih dikonsultasikan dengan Pemprov DKI agar sesuai dengan skema rumah DP 0 Rupiah.
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3).
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3).
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3).
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3).
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3).
Warga berbaris saat antre untuk mendaftarkan diri menjadi konsumen rumah DP 0 Rupiah di kantor pemasaran Pesona Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/3).
Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.
Baca SelengkapnyaKolaborasi ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi pendanaan untuk mengatasi karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut merupakan masukan baik yang akan segera direalisasikan pemerintah dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Warga yang memiliki tagihan sebesar Rp 1 juta dan terdaftar dalam SLIK berkesempatan untuk memiliki rumah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada perbaikan RTLH Sigi 2026, menargetkan 25 rumah untuk ditangani. Simak prioritas dan skema penanganan hunian layak bagi warga Sigi demi meningkatkan kualitas hidup.
Baca Selengkapnya
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan KPR Bundling, sebuah inovasi pembiayaan terintegrasi yang memungkinkan nasabah memperoleh KPR dan kredit tambahan untuk kebutuhan isi rumah dalam satu akad, menjaga kualitas kredit, dan memberi
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi