Kesbangpol Papua Barat Daya membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Ini langkah strategis perkuat deteksi dan mitigasi potensi konflik sosial di wilayah tersebut.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya secara tegas mendukung penerapan hukum positif dalam penyelesaian konflik sosial, guna mencegah terulangnya insiden serupa di wilayah Papua Pegunungan dan Wamena serta memberikan efek jera.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengutamakan aspek ekologi dalam revisi RTRW demi keberlanjutan hidup masyarakat. Simak bagaimana perubahan ini akan membentuk masa depan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memfasilitasi penyelesaian konflik antar-suku di Wamena, menandai babak baru perdamaian yang berakar pada adat istiadat. Bagaimana prosesi ini mengakhiri pertikaian dan mendorong pendekatan adat?

Plt. Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah, menyoroti bahwa ketersediaan guru di wilayahnya secara jumlah sudah mencukupi, namun distribusi guru Papua Tengah masih menjadi persoalan utama yang belum merata, terutama di daerah pedalaman dan konflik.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dengan tegas meminta seluruh warga di delapan kabupaten untuk menghentikan Perang Suku Papua Pegunungan dan segala bentuk kekerasan yang masih terjadi, demi menjaga integritas dan martabat manusia.

Pengamat koperasi Agung Sujatmiko menekankan pentingnya perincian skema rekrutmen dan penempatan manajer Kopdes Merah Putih untuk meminimalkan potensi konflik dan memastikan efektivitas program di tingkat desa.

Simak strategi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan mengutamakan pendekatan edukasi dan dialog, PBD berupaya meredam konflik sosial di Tambrauw dan Maybrat, melibatkan semua pihak demi solusi damai.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara serius memperkuat upaya pencegahan konflik sosial di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul indikasi peningkatan potensi kerawanan di masyarakat.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menginstruksikan validasi lahan di kawasan IKN untuk menghindari konflik sosial dan memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dari dampak pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai penertiban bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjadikan DAS sebagai kawasan terbuka hijau dan mencegah banjir, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.