Panama Papers
Petugas keamanan berjaga di depan Gedung Arango Orillac, lokasi perusahaan firma hukum Mossack Fonseca bermarkas di Panama (6/4). Mossack Fonseca menjadi sorotan dunia setelah data yang dikenal dengan Panama Papers bocor ke publik pada akhir pekan kemarin. Bocornya 11,5 juta dokumen ini mengungkapkan banyaknya perusahaan hingga tokoh dunia yang menyembunyikan hartanya demi menghindari pajak.
Perusahaan firma hukum ini didirikan pada 1977 oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Oleh karena itu dinamai Mossack-Fonseca.
Analisis konsorsium wartawan investigatif internasional (ICIJ) berbagai dokumen di Panama Papers mendapati bahwa sekitar 500 bank bersama anak perusahaan dan cabang-cabangnya telah bekerjasama dengan Mossack Fonseca sejak 1970-an demi membantu klien-kliennya mengatur perusahaan-perusahaan offshore miliknya.
Mossack Fonseca bekerja sama dengan bank-bank besar dan firma-firma hukum besar di negara-negara seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss untuk membantu kliennya memindahkan uang atau menghindari tagihan pajak di dalam negeri.
Awak media saat meliput skandal Panama Papers di depan kantor Mossack Fonseca di Panama (6/4).
Awak media saat meliput di depan kantor Mossack Fonseca di Panama (6/4).
PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.
Baca Selengkapnya
Petugas Imigrasi Bali berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang buronan Interpol asal Inggris di Bandara I Gusti Ngurah Rai, menunjukkan efektivitas sistem pengawasan perbatasan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Imigrasi Bali berhasil menghentikan pelarian seorang buron Interpol Inggris berinisial SL di Bandara Ngurah Rai, menunjukkan komitmen Bali bukan tempat persembunyian kriminal lintas negara.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.
Baca Selengkapnya
Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Baca Selengkapnya
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengeksekusi dan menyerahkan aset hasil kejahatan perjudian online senilai Rp58,18 miliar kepada negara.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk menuntaskan kasus TPPU Emas Ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah dan merusak lingkungan, dengan menyasar aktor intelektual dan pemodal besar.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menyeret pemiliknya ke ranah hukum.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membeberkan arah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana dari berbagai pihak yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Kajari Bangka Tengah menegaskan aset sitaan kasus timah belum diserahkan ke Pemkab, masih dalam verifikasi Kejaksaan Agung. Simak penjelasan lengkapnya mengenai transparansi dan kepastian hukum aset sitaan ini.
Baca Selengkapnya
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita berbagai dokumen dan data transaksi dari kantor PT DSI dalam penggeledahan terkait dugaan fraud. Penggeledahan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus Polri Sita Dokumen PT DSI yan
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi