Kementrian PU Perpanjang Kontrak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Sumber : | Senin, 1 Maret 2010 23:56




Kementrian PU Perpanjang Kontrak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Kementerian PU membantah telah melaksanakan penunjukan langsung dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), tetapi tidak menolak telah terjadi perpanjangan kontrak.

"Tiidak ada penunjukan langsung untuk menetapkan konsultan yang melaksanakan pendampingan masyarakat sebagai kelanjutan P2KP atau dikenal sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, Amwazi Idrus, di Jakarta, Senin (01/03).

Amwazi Idrus mengatakan, program pendampingan masyarakat lanjutan yang didanai oleh Bank Dunia senilai Rp 91 miliar, bukan penunjukan langsung melainkan perpanjangan kontrak.

Perpanjangan kontrak terhadap para penyedia jasa konsultan sebagai penyedia tenaga fasilitator pendamping masyarakat, telah diatur dalam dokumen persetujuan dari Bank Dunia.

"Biasanya Bank Dunia melakukan kontrak selama 4 tahun. Namun untuk kegiatan tersebut dikontrak selama 2 tahun, agar Bank Dunia dapat melakukan evaluasi kerja konsultan dan kemudian dapat diperpanjang. Dan ternyata hasilnya baik sehingga dilakukan perpanjangan kontrak. Secara hukum tidak ada yang dilanggar," kata Amwazi.

Terkait dengan adanya Surat Menteri PU pada 31 Mei 2006, Amwazi mengatakan, hal tersebut bukan surat persetujuan penunjukan langsung tetapi surat jawaban atas surat permohonan perpanjangan kontrak program tersebut.

"Karena nilai kontraknya besar, maka Kepala Satker mengirimkan surat permohonan mengenai perpanjangan kontrak kepada Menteri PU.

Setelah mendapat masukan dari Badan Pembina Konstruksi dan SDM dan Dirjen Cipta Karya, Menteri PU menyatakan, kalau kinerja perusahaan baik dan disetujui oleh Bank Dunia, maka perpanjangan kontrak dapat dilakukan," jelasnya.

Menurut Amwazi, para penyedia jasa konsultansi menyediakan tenaga fasilitator untuk mendampingi kelompok masyarakat di seluruh Indonesia yang mendapatkan program P2KP mulai dari pembentukan kelompok masyarakat, perencanaan program, pelaksanaan hingga pembuatan laporan.

Sehingga dana yang digulirkan kepada setiap BKM bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga melebur ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia berjumlah 11.000 unit.(ant/dka)


KUMPULAN BERITA
# Tentang Cinta

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Belum ada menteri, kinerja Kemendagri terhambat
  • Sebelum ditangkap, truk muatan 18 ton ganja sempat dikuntit BNN
  • Pabrik yang terbakar di Bekasi pengolahan minyak kelapa sawit
  • Ketua Gerindra sebut Prabowo dan Luhut kerap bertemu
  • Ditinggal Jokowi, Ahok lanjutkan program penanggulangan banjir
  • 5 Game gimbot/gembot atau Game Watch di Google Play
  • Sekolah dipungut biaya, orangtua siswa SMA geruduk DPRD Bandung
  • Soal penyusunan kabinet, Kapolri tak merasa dianaktirikan Jokowi
  • BI prediksi harga cabai jadi momok penekan inflasi Oktober
  • Marikina Shoe Museum yang pajang koleksi sepatu Imelda Marcos
  • SHOW MORE