Dephut Pisahkan Dokumen Tata Usaha Kayu HTI Dan Hutan Alam

Sumber : | Selasa, 4 Juli 2006 23:49




Dephut Pisahkan Dokumen Tata Usaha Kayu HTI Dan Hutan Alam
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Departmen Kehutanan (Dephut) memisahkan dokumen tata usaha kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan produk serupa yang berasal dari Ijin usaha Pemanfaataan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di hutan alam.

Selain membedakan dokumen angkutan kayu dari HTI dan HPH, kata Direktur Bina Iuran Kehutanan Dephut, Bambang Edy Purnomo, pada diskusi Revisi SK Menhut No.126/Kpts-II/2003 di Jakarta, Selasa, pihaknya mengharapkan revisi ini mampu memperpendek proses dan mekanisme penerbitan dokumen angkutan serta sekaligus untuk keperluan lacak balak.

Dalam revisi itu, kayu bulat yang berasal dari IUPHHK, Ijin Pemanfaatan Kayu, land clearing hutan alam untuk hutan tanaman, dan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IPHHK) di hutan alam akan menggunakan Surat Keterangan Sahya Kayu Bulat (SKSKB).

Sementara itu, kayu bulat dari hutan tanaman menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB). Selain dari hutan tanaman, FA-KB juga dapat dipergunakan untuk mengangkut kayu bulat dari IPK, land clearing dan tempat penimbunan Kayu (TPK) yang ukuran diameternya kecil.

Sementara dokumen angktuan untuk hasil hutan yang keluar dari indsutri atau berbentuk kayu olahan menggunakan Faktur angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Dokumen angkutan tersebut merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kata Bambang. Untuk mengendalikan, blanko faktur angkutan untuk kayu dari wilayah Jawa dan Madura, Bali, NTT, NTB berwarna putih, Sumatera berwarna Kuning, Kalimantan berwarna merah, Sulawesi berwarna biru, dan Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua menggunakan warna hijau.

Selain warna, pengadaan dan pengendalian blanko faktur angktuan ini juga menggunakan nomor seri yang diatur dalam kode 15 digit.

Untuk mempermudah pelayanan kepada dunia usaha, menurut dia, Dephut juga memberikan hak kepada perusahaan pemilik kayu untuk menerbitkan dan mengadakan blanko faktur angkutan kayu bulat atau kayu olahan.

Revisi ini juga diharapkan memisahkan secara jelas tegakan sebagai aset negara dan kayu bulat yang menjadi aset perusahaan setelah Dana Reboisasi (DR) maupun Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibayar. Dengan demikian, kata Bambang, ada kepastian hukum terhadap hasil hutan yang telah mejadi milik perusahaan atau perorangan.

Audit Kayu

Untuk mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam laporan penggunaan bahan baku kayu, kata Menhut MS Kaban, akan dilakukan post audit di tempat penimbunan kayu dan industri pengolahan kayu.

Jika tidak dilakukan sendiri oleh aparat Dephut, menurut dia, "Post audit akan dilaksanakan lembaga surveyor yang akan ditunjuk oleh pemerintah."

Dengan ketentuan ini, katanya, nantinya tidak ada lagi pemeriksaan mengenai kelengkapan surat angkutan di tengah jalan yang berpotensi menghambat arus pasokan dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Melalui revisi SK ini, kata Menhut, pada dasarnya Dephut berharap dunia usaha di sektor kehutanan dapat tumbuh kembali dan berjalan secara rasional.

Masalahnya, katanya, bagaimana agar dalam pelaksanaa tata usaha kayu tidak terjadi perselingkuhan antara dunia usaha dengan birokrat yang merugikan keuangan negara dalam bentuk hutan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Revisi ini diharapkan mampu memonitor hak-hak negara, meskipun dunia usaha diberi keleluasaan yang besar dalam kaitan dengan tata usaha kayu ini."

Dalam diskusi itu, kalangan pengusaha di sektor kehutanan mengungkapkan, rantai birokrasi yang kini harus mereka lalui cukup panjang, atau diperlukan 16 langkah agar satu Rencana Karya Tahunan untuk dapat menebang kayu di hutan alam maupun HTI dapat dilaksanakan.

Mereka juga meminta agar Dephut dapat memperjelas hak-hak pribadi atau perusahaan terhadap kayu buat yang sudah dibayar DR dan PSDH-nya serta instansi atau lembaga apa yang melindungi kayu tersebut. (*/dar)


KUMPULAN BERITA
# Bupati Garut

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • PKB beberkan alasan Jokowi tunda umumkan kabinet
  • Martin usul rekam jejak calon kepala daerah juga diteliti KPK
  • Yamaha datangkan Lorenzo dan Espargaro di akhir 2014
  • 'KPK dibentuk karena dosa Kejagung tak bisa berantas korupsi'
  • Warga Tulungagung gelar aksi damai tolak deklarasi FPI
  • PDIP sebut kabinet Jokowi tunggu pertimbangan DPR
  • AirAsia berminat ikuti jejak Lion Air kelola bandara
  • Romo Benny: Publik kecewa, calon menteri penuh dosa korupsi
  • Video mesum anak SMP di hutan Gunungkidul bikin heboh warga
  • Pantanal, ekosistem lahan basah air tawar terbesar di dunia
  • SHOW MORE