Merdeka.com tersedia di Google Play



PBB Minta Pemerintah Berantas Illegal Logging

Sumber : | Senin, 27 Februari 2006 08:11


PBB Minta Pemerintah Berantas Illegal Logging
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Domain kehutanan harus kembali kepada Departemen Kehutanan dan aparatnya, sehingga operasi hutan lestari yang selama ini telah menimbulkan distorsi pada kinerja sektor ini dari hulu sampai hilir dapat dieliminasi.

Operasi pemberantasan illegal logging untuk memberantas pelaku dan mata rantai serta jaringananya, kata Pengurus DPP Partai Bulan Bintang, Iwan Aminudin di Jakarta, Minggu, ternyata berdampak pada dunia usaha yang memiliki izin legal di Hak Penngusahaan Hutan (HPH) dan Industri pengolahan kayu.

"Distorsi yang muncul mengakibatkan mereka harus 'tiarap' karena beratnya resiko dan beban yang harus ditanggung dan dihadapi."

Kondisi itu, menurut dia, sangat kontraproduktif terhadap kinerja sektor kehutanan, baik kinerja pengusahaan hutan di hulu (HTI/HPH) maupun kinerja industri perkayuan di hilir.

Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih signifikan dari Departemen Kehutanan untuk mengatasi situasi ini melalui aktualisasi slogan "berantas yang ilegal dan lindungi yang legal".

Iwan menjelaskan illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan yang luar biasa telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia yang adil, demokratis dan keberlanjutan.

Paling tidak, menurut dia, data terakhir Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 2,8 juta hektar dengan kerugian sekitar Rp. 30 trilyun per tahun. Selain merugikan perekonomian nasional, praktek illegal logging juga berdampak terhadap kelangsungan dan keberlanjutan dunia usaha di sektor kehutanan.

"Yang lebih memprihatinkan lagi adalah terancamnya fungsi kelestarian hutan sebagai salah satu penyangga ekosistem planet bumi secara lintas generasi."

Karena tingkat kerusakan beserta luasnya dampak yang ditimbulkan, Pemerintah bertekad memberantas seluruh praktek illegal logging dan penyelundupan kayu melalui upaya penegakan hukum. Salah satu keputusan penting yang mencerminkan komitmen tersebut adalah penerbitan Inpres No 4 tahun 2005 tentang pemberantasan pencurian dan penyelundupan kayu di seluruh wilayah RI.

Departemen Kehutanan selaku instansi teknis di bidang kehutanan juga menetapkan pemberantasan praktek illegal logging sebagai salah satu prioritas program melalui Operasi Hutan Lestari (OHL) di seluruh wilayah Indonesia, katanya. Melalui Operasi Hutan Lestari sejak akhir tahun 2004 hingga saat ini dengan melibatkan aparat penegak hukum, skala dan intensitas praktek illegal logging berhasil diturunkan secara drastis.

Dalam rangka mewujudkan konsep tersebut di atas, Kelompok Kerja Kehutanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Pokja Kehutanan DPP PBB) bermaksud menyelenggarakan seminar nasional bertema 'Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan'.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dan kelompok pemangkuk kepentingan di sektor kehutanan tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2006 di Jakarta.

Sesuai temanya, penyelenggaraan seminar nasional bertujuan membangun kesepahaman dan sinergitas di antara stakeholder kehutanan terkait dengan persoalan illegal logging dan penyelundupan kayu beserta dampaknya, sekaligus berupaya menyusun sebuah solusi alternatif yang bersifat konkrit, multi pihak dan layak terap guna mewujudkan kelestarian dan peningkatan kinerja sektor kehutanan di Indonesia.

Melalui seminar ini diharapkan pula akan dihasilkan sebuah rencana aksi pasca operasi illegal logging, baik yang bersifat jangka pendek (crash programme), jangka menengah maupun jangka panjang, termasuk mendokumentasikan dan mempublikasikan pemikiran, komitmen dan kesepahaman para pihak dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging dan penyelundupan kayu.

Seminar yang akan dibuka oleh MS. Kaban selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, akan menghadirkan Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S. sebagai keynote speaker. Sementara sebagai nara sumber akan menghadirkan pejabat Dephut, Polri, Kejaksaan Agung, Praktisi Dunia Usaha, LSM serta Pokja Kehutanan DPP PBB. (*/rit)


KUMPULAN BERITA
# Hakim Nakal

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Hakim Nakal, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Hakim Nakal.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Alex Noerdin geram anak buahnya bak ayam sakit saat pelantikan
  • Pemakai jam tangan palsu tak bisa dipidana
  • The Amazing Spider-Man 2 Berjaya di Inggris
  • Pantau pembangunan Waduk Brigif, Jokowi naik ekskavator
  • Ditjen Pajak endus praktik ilegal vila asing di Bali
  • Pria pelantun 'Ada Apa Dengan Cinta' jadi anggota DPRD Banyumas
  • Menkum HAM pernah tergoda barang-barang palsu
  • Tentara masuk desa garap kampung terpencil & kawasan kumuh kota
  • Kenali 5 gejala diabetes pada wanita!
  • Usai kampanye Pileg, PDIP akui punya utang Rp 6,3 M
  • SHOW MORE