PBB Minta Pemerintah Berantas Illegal Logging

Sumber : | Senin, 27 Februari 2006 08:11




PBB Minta Pemerintah Berantas Illegal Logging
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Domain kehutanan harus kembali kepada Departemen Kehutanan dan aparatnya, sehingga operasi hutan lestari yang selama ini telah menimbulkan distorsi pada kinerja sektor ini dari hulu sampai hilir dapat dieliminasi.

Operasi pemberantasan illegal logging untuk memberantas pelaku dan mata rantai serta jaringananya, kata Pengurus DPP Partai Bulan Bintang, Iwan Aminudin di Jakarta, Minggu, ternyata berdampak pada dunia usaha yang memiliki izin legal di Hak Penngusahaan Hutan (HPH) dan Industri pengolahan kayu.

"Distorsi yang muncul mengakibatkan mereka harus 'tiarap' karena beratnya resiko dan beban yang harus ditanggung dan dihadapi."

Kondisi itu, menurut dia, sangat kontraproduktif terhadap kinerja sektor kehutanan, baik kinerja pengusahaan hutan di hulu (HTI/HPH) maupun kinerja industri perkayuan di hilir.

Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih signifikan dari Departemen Kehutanan untuk mengatasi situasi ini melalui aktualisasi slogan "berantas yang ilegal dan lindungi yang legal".

Iwan menjelaskan illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan yang luar biasa telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia yang adil, demokratis dan keberlanjutan.

Paling tidak, menurut dia, data terakhir Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 2,8 juta hektar dengan kerugian sekitar Rp. 30 trilyun per tahun. Selain merugikan perekonomian nasional, praktek illegal logging juga berdampak terhadap kelangsungan dan keberlanjutan dunia usaha di sektor kehutanan.

"Yang lebih memprihatinkan lagi adalah terancamnya fungsi kelestarian hutan sebagai salah satu penyangga ekosistem planet bumi secara lintas generasi."

Karena tingkat kerusakan beserta luasnya dampak yang ditimbulkan, Pemerintah bertekad memberantas seluruh praktek illegal logging dan penyelundupan kayu melalui upaya penegakan hukum. Salah satu keputusan penting yang mencerminkan komitmen tersebut adalah penerbitan Inpres No 4 tahun 2005 tentang pemberantasan pencurian dan penyelundupan kayu di seluruh wilayah RI.

Departemen Kehutanan selaku instansi teknis di bidang kehutanan juga menetapkan pemberantasan praktek illegal logging sebagai salah satu prioritas program melalui Operasi Hutan Lestari (OHL) di seluruh wilayah Indonesia, katanya. Melalui Operasi Hutan Lestari sejak akhir tahun 2004 hingga saat ini dengan melibatkan aparat penegak hukum, skala dan intensitas praktek illegal logging berhasil diturunkan secara drastis.

Dalam rangka mewujudkan konsep tersebut di atas, Kelompok Kerja Kehutanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Pokja Kehutanan DPP PBB) bermaksud menyelenggarakan seminar nasional bertema 'Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan'.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dan kelompok pemangkuk kepentingan di sektor kehutanan tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2006 di Jakarta.

Sesuai temanya, penyelenggaraan seminar nasional bertujuan membangun kesepahaman dan sinergitas di antara stakeholder kehutanan terkait dengan persoalan illegal logging dan penyelundupan kayu beserta dampaknya, sekaligus berupaya menyusun sebuah solusi alternatif yang bersifat konkrit, multi pihak dan layak terap guna mewujudkan kelestarian dan peningkatan kinerja sektor kehutanan di Indonesia.

Melalui seminar ini diharapkan pula akan dihasilkan sebuah rencana aksi pasca operasi illegal logging, baik yang bersifat jangka pendek (crash programme), jangka menengah maupun jangka panjang, termasuk mendokumentasikan dan mempublikasikan pemikiran, komitmen dan kesepahaman para pihak dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging dan penyelundupan kayu.

Seminar yang akan dibuka oleh MS. Kaban selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, akan menghadirkan Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S. sebagai keynote speaker. Sementara sebagai nara sumber akan menghadirkan pejabat Dephut, Polri, Kejaksaan Agung, Praktisi Dunia Usaha, LSM serta Pokja Kehutanan DPP PBB. (*/rit)

Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Jenguk napi Bali Nine, diplomat Australia ngamuk di LP Kerobokan
  • Presiden Jokowi diminta keluarkan Perppu sikapi kisruh KPK vs Polri
  • Menteri Susi: Harga jaring ikan di Indonesia termahal di Asean
  • Anggota Kompolnas dipanggil Jokowi, masuk tim independen?
  • Nggak akan ada hantu, 'BULAN DI ATAS KUBURAN' dijamin seru
  • Jokowi: Kisruh KPK dan Polri ndak ngaruh ke investasi
  • Bambang Widjojanto batal sambangi Komnas HAM
  • MUI: Penggemar batu akik jangan sampai terbawa musyrik
  • Geram, netizen minta pasangan Yura - Jong Hyun keluar dari WGM
  • Menteri Susi: Ilegal fishing rugikan negara Rp 500 triliun/tahun
  • SHOW MORE