Mentan: Belum Ada Impor Paha Ayam Asal AS

Sumber : | Sabtu, 13 Agustus 2005 05:17




Mentan: Belum Ada Impor Paha Ayam Asal AS
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Departemen Pertanian menegaskan hingga saat ini belum ada impor daging paha dan sayap ayam asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia.

"Kami belum menerima laporan adanya impor paha dan sayap ayam dari AS," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Jumat menanggapi kekuatiran peternak unggas Indonesia terhadap kemungkinan juga serbuan produk unggas AS menyusul merebaknya flu burung di Indonesia.

Mentan menyatakan, Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian hingga saat ini masih menerapkan larangan impor paha maupun sayap ayam asal AS.

Sebelumnya, Ketua Forum Perunggasan Don Utoyo menyatakan, dengan masuknya paha dan sayap ayam potong dari AS, peternak Indonesia akan banyak yang bangkrut karena tidak akan kuat bersaing.

Menurut dia, paha dan sayap ayam dari AS itu dipasarkan dengan harga sangat rendah, sekitar 30 sen dolar AS/Kg sehingga peternak dalam negeri tidak akan kuat bersaing karena untuk membesarkan ayam potong dibutuhkan Rp6.000 sampai Rp7.000,-/ekor.

Harga ayam potong di pasaran (di masa normal) berkisar Rp8.000,-hingga Rp10 Ribu/Kg dan harga tersebut merosot saat terjadi wabah flu burung hanya berkisar Rp6.000,-/Kg.

Senada dengan Menteri Pertanian, Dirjen Produksi Peternakan Deptan, Mathur Riady menegaskan hingga saat ini belum ada satu negarapun yang mengajukan ijin untuk mengekspor daging paha dan sayap ayam ke Indonesia.

Dirjen mengakui, kekuatiran para peternak unggas tersebut sangat beralasan, namun pemerintah siap menerapkan sejumlah instrumen untuk menghalangi masuknya impor paha dan sayap ayam tersebut.

"Dulu kita menerapkan persyaratan kehalalan terhadap produk ternak tersebut dan kini yang bisa dipergunakan adalah ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS)," katanya.

Namun demikian, dia menyatakan, jika negara eksportir mampu memenuhi persyaratan tersebut maka sesuai ketentuan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) tidak boleh lagi diterapkan larangan impor terhadap produk luar.

Jika kondisi tersebut yang terjadi, menurut Mathur, pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR untuk memberlakukan tarif bea masuk terhadap produk impor tersebut.

Dikatakannya, hal itu juga pernah dilakukan pemerintah AS yakni dengan meminta persetujuan Senat untuk memberlakukan tarif masuk ketika negara tersebut pernah mengimpor daging ayam.

Tingkatkan efisiensi

Menurut Dirjen, saat ini usaha peternakan unggas di Indonesia tingkat efisiensinya masih sangat rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan produk sejenis asal luar.

Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya efisiensi produk perunggasan Indonesia yakni masih tingginya impor bahan baku produk pakan ternak seperti jagung, kedelai, tepung tulang serta bibit ayam.

Impor jagung, tambahnya, saat ini mencapai 1,7 juta ton/tahun, kedelai 1,6-1,7 juta ton/tahun, bahkan tepung tulang 100% didatangkan dari luar.

"Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatkan daya saing dan efisiensi," katanya. (*/dar)

Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Jakarta

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya




{prev_next_news}


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • KPK sangkal tudingan abaikan hak tahanan di rutan
  • Ini rahasia Windows Phone bakal 'lumat' Android 2 tahun lagi!
  • Kasau lantik 165 perwira lulusan Setukpa di Solo
  • Usai bertemu Akbar, MS Hidayat tegaskan tetap maju di Munas
  • Martin Hutabarat setuju pilkada langsung asal korupsi berkurang
  • Menag: Jangan sampai WNI banyak studi ke luar negeri
  • KPK kesulitan jelaskan unsur penghinaan di surat protes Anas cs
  • Di penjara, tahanan KPK masih dapat banyak fasilitas
  • Pembahasan revisi UU MD3 deadlock, Menkum HAM lapor ke Jokowi
  • Ini cara Menaker agar buruh tak terus demo minta kenaikan UMP
  • SHOW MORE