Merdeka.com tersedia di Google Play



Mendag: 25 Badan Usaha Harus Ada Ijin Khusus

Sumber : | Kamis, 5 Juli 2007 13:47


Mendag: 25 Badan Usaha Harus Ada Ijin Khusus
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Pemerintah menetapkan 25 bidang usaha yang diwajibkan mendapatkan izin khusus dari sektor terkait dan masih terkait persyaratan lainnya di sektor tersebut.

"Ini berlaku secara nasional, tidak ada daerah yang bisa mengeluarkan daftar sendiri," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam jumpa pers sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2007 dan Nomor 77 Tahun 2007 di Jakarta, Rabu.

Perpres Nomor 77 Tahun 2007 adalah turunan Undang-Undang Penanaman Modal yang berisi Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan (DNI) terdiri dari 7 pasal dengan lampiran-lampiran bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang harus memiliki izin khusus adalah pertambangan mineral radioaktif. Usaha itu harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan bekerjasama dengan BATAN dalam merealisasikan investasinya.

Pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi juga harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan wisata alam. Selain itu, kepemilikan asing dalam bidang usaha tersebut dibatasi maksimal 50%.

Lima bidang usaha dari sektor kehutanan diwajibkan memberikan jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2007. Kelimanya adalah bidang usaha dalam industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 meter persegi pertahun, industri veneer, industri kayu lapis, industri laminated veneer lumber (LVL0, dan industri serpih kayu (wood chip).

Satu bidang usaha dari sektor kehutanan yang memerlukan izin khusus adalah pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar. Usaha itu wajib mendapatkan pernyataan kerjasama dari lembaga yang terakreditasi atau lembaga nasional bidang penelitian dan pengembangan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.

Usaha perikanan tangkap dengan kapal berukuran 100 GT dan atau lebih besar di wilayah penangkapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diwajibkan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2006.

Produsen narkotika dan pedagang besar farmasi narkotika wajib mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan.

Unit pelayanan pos seperti surat, warkat pos, dan kartu pos ditetapkan menjadi monopoli PT POS Indonesia. Investasi dalam bidang industri percetakan uang khususnya uang Republik Indonesia hanya oleh PT Peruri dengan rekomendasi Bank Indonesia.

Sedangkan usaha penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

Industri percetakan khusus atau dokumen sekuriti seperti perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram, industri kertas berharga, dan indsutri tinta khusus wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL atau BIN (Badan Intelejen Nasional) serta rekomendasi dari Departemen Perindustrian.

Industri bubur kertas dari kayu diwajibkan melengkapi perizinan investasinya dengan jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bahan baku chip impor.

Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri, industri bahan baku untuk bahan peledak, serta bidang usaha yang memproduksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang wajib bermitra dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan.

Khusus untuk industri bahan peledak dan komponennya hanya diizinkan untuk kegiatan manufakturing. Sedangkan untuk kegiatan penyimpanan dan distribusi dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah mengizinkan investor asing masuk dalam industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri dan industri bahan baku untuk bahan peledak dengan kepemilikan saham sebesar 49%.

Dari sektor pertanian terdapat dua bidang usaha yang diwajibkan mendapatkan rekomendasi Menteri Pertanian yaitu pemanfaatan sumber daya genetik pertanian dan usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25 hektare atau sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007.

Khusus untuk bidang usaha sektor pertanian yang kedua, pemerintah membolehkan kepemilikan asing hingga 95%.

Sedangkan untuk industri rokok kretek, rokok putih dan rokok lainnya selain harus mendapatkan rekomendasi Depertemen Perindustrian yang menyatakan bahwa badan usaha itu merupakan pengembangan dari industri yang telah ada atau merupakan industri rokok skala kecil yang telah dibina, juga wajib bermitra dengan indsutri rokok skala kecil atau menengah dan koperasi.(*/rit)


KUMPULAN BERITA
# PDIP# Penganiayaan# TNI

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita PDIP, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar PDIP.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Jokowi: Kita mau dengan Golkar, tapi tak mau bagi-bagi menteri
  • Libur panjang Paskah, jalur Puncak macet 7 KM
  • Takut berita berskala internasional, penjagaan gereja diperketat
  • Jusuf Kalla pesimis koalisi partai Islam bisa terealisasi
  • Kasus sodomi JIS, polisi sita flash disk & SIM card milik Awan
  • Lumpuhkanlah Ingatanku dapat penghargaan, Geisha termotivasi
  • Salju longsor di Gunung Everest, sembilan orang tewas
  • Libur panjang, mal umbar potongan harga
  • Jokowi ungkap sosok cawapres impiannya di rumah dinas
  • Keluarga Shock dengar Awan sodomi bocah TK JIS
  • SHOW MORE