Mendag: 25 Badan Usaha Harus Ada Ijin Khusus

Sumber : | Kamis, 5 Juli 2007 13:47




Mendag: 25 Badan Usaha Harus Ada Ijin Khusus
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Pemerintah menetapkan 25 bidang usaha yang diwajibkan mendapatkan izin khusus dari sektor terkait dan masih terkait persyaratan lainnya di sektor tersebut.

"Ini berlaku secara nasional, tidak ada daerah yang bisa mengeluarkan daftar sendiri," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam jumpa pers sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2007 dan Nomor 77 Tahun 2007 di Jakarta, Rabu.

Perpres Nomor 77 Tahun 2007 adalah turunan Undang-Undang Penanaman Modal yang berisi Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan (DNI) terdiri dari 7 pasal dengan lampiran-lampiran bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang harus memiliki izin khusus adalah pertambangan mineral radioaktif. Usaha itu harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan bekerjasama dengan BATAN dalam merealisasikan investasinya.

Pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi juga harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan wisata alam. Selain itu, kepemilikan asing dalam bidang usaha tersebut dibatasi maksimal 50%.

Lima bidang usaha dari sektor kehutanan diwajibkan memberikan jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2007. Kelimanya adalah bidang usaha dalam industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 meter persegi pertahun, industri veneer, industri kayu lapis, industri laminated veneer lumber (LVL0, dan industri serpih kayu (wood chip).

Satu bidang usaha dari sektor kehutanan yang memerlukan izin khusus adalah pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar. Usaha itu wajib mendapatkan pernyataan kerjasama dari lembaga yang terakreditasi atau lembaga nasional bidang penelitian dan pengembangan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.

Usaha perikanan tangkap dengan kapal berukuran 100 GT dan atau lebih besar di wilayah penangkapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diwajibkan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2006.

Produsen narkotika dan pedagang besar farmasi narkotika wajib mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan.

Unit pelayanan pos seperti surat, warkat pos, dan kartu pos ditetapkan menjadi monopoli PT POS Indonesia. Investasi dalam bidang industri percetakan uang khususnya uang Republik Indonesia hanya oleh PT Peruri dengan rekomendasi Bank Indonesia.

Sedangkan usaha penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

Industri percetakan khusus atau dokumen sekuriti seperti perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram, industri kertas berharga, dan indsutri tinta khusus wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL atau BIN (Badan Intelejen Nasional) serta rekomendasi dari Departemen Perindustrian.

Industri bubur kertas dari kayu diwajibkan melengkapi perizinan investasinya dengan jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bahan baku chip impor.

Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri, industri bahan baku untuk bahan peledak, serta bidang usaha yang memproduksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang wajib bermitra dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan.

Khusus untuk industri bahan peledak dan komponennya hanya diizinkan untuk kegiatan manufakturing. Sedangkan untuk kegiatan penyimpanan dan distribusi dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah mengizinkan investor asing masuk dalam industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri dan industri bahan baku untuk bahan peledak dengan kepemilikan saham sebesar 49%.

Dari sektor pertanian terdapat dua bidang usaha yang diwajibkan mendapatkan rekomendasi Menteri Pertanian yaitu pemanfaatan sumber daya genetik pertanian dan usaha perkebunan dan atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25 hektare atau sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007.

Khusus untuk bidang usaha sektor pertanian yang kedua, pemerintah membolehkan kepemilikan asing hingga 95%.

Sedangkan untuk industri rokok kretek, rokok putih dan rokok lainnya selain harus mendapatkan rekomendasi Depertemen Perindustrian yang menyatakan bahwa badan usaha itu merupakan pengembangan dari industri yang telah ada atau merupakan industri rokok skala kecil yang telah dibina, juga wajib bermitra dengan indsutri rokok skala kecil atau menengah dan koperasi.(*/rit)

Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# PDIP# Penganiayaan# TNI

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya





Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Menteri Indroyono minta kantor kementerian pelihara ikan hias
  • Kebakaran di Tambora disebabkan LPG meledak di rumah ketua RT
  • Nia Dinata suguhkan film menyentuh tentang wanita Papua
  • Surat tips browsing ini akan buat semua ibu menangis
  • Mengintip indahnya Naarden, Venesia dari Belanda yang bersejarah
  • Penjualan jamu Indonesia tahun ini capai Rp 14 triliun
  • BI dukung pemerintah terapkan subsidi BBM tetap
  • 'Kinerja anggota DPR periode 2009-2014 sangat lamban'
  • Pakai sabu, anggota Provost Tenayan Raya divonis 4,2 tahun
  • Sindikat perampok modus polisi gadungan juga edarkan uang palsu
  • SHOW MORE