Distributor Pupuk Bersubsidi Nakal Dikenakan Sanksi Pidana Ekonomi

Sumber : | Rabu, 23 Maret 2005 05:31




Distributor Pupuk Bersubsidi Nakal Dikenakan Sanksi Pidana Ekonomi
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Distributor "nakal" yang menyelewengkan pemasaran pupuk urea bersubsidi di luar sektor pangan atau menyelundupkan pupuk tersebut akan dikenakan sanksi pidana ekonomi.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Dadang H Kodri, di sela-sela pertemuan dengan distributor pupuk bersubsidi se-jawa tengah, di Semarang, Selasa, mengatakan, hal itu tertuang dalam kontrak mereka dengan produsen pupuk.

Dikatakannya, untuk mengamankan pasokan dan harga pupuk bersubsidi sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp1.050 per kilogram, pihaknya mengikat distributor dengan perjanjian tersebut.

"Kami mengikat mereka (distributor) dengan perjanjian di atas kertas bersegel bahwa harga pupuk yang dijual dari distributor ke pengecer sebesar Rp1.020 per kilogram, sedangkan dari produsen ke distributor di Jawa sebesar Rp9.80 per kilogram atau turun dari sebelumnya Rp990 per kilogram," ujarnya.

Dalam perjanjian itu juga disebutkan bila distributor tidak memenuhi ketentuan itu atau menyelewengkan stok pupuk bersubsidi ke sektor lain akan dikenakan pidana ekonomi.

Dengan demikian, distributor juga menerapkan hal yang sama kepada pengecer yang mengikat para pengecer agar menjual pupuk bersubdisi sesuai HET Rp1.050 per kilogram. "Sebagai produsen, kami juga mengetahui perjanjian distributor dan pengecer," katanya.

Dadang mengatakan komitmen para produsen pupuk untuk tidak menaikkan harga pupuk bersubsidi kendati harga BBM naik telah menyebabkan biaya produksi naik sekitar delapan persen.

Diakuinya, sebenarnya berat bagi produsen untuk tidak menaikkan harga pupuk akibat kenaikan BBM, namun karena tugas pemerintah maka para produsen menyiasati kerugian melalui pendapatan dari pupuk non subsidi untuk sektor perkebunan dan industri, serta pendapatan dari ekspor kalau diijinkan oleh pemerintah.

"Akibat kenaikan BBM, produsen sebenarnya mengalami kesulitan, namun karena tugas dari pemerintah hal itu dijalankan (harga pupuk subsidi tidak naik), belum lagi membengkaknya biaya distribusi karena harus menambah stok. Tapi distributor dan pengecer tidak boleh rugi," ujarnya.

Oleh karena itu pula, lanjut dia, Pusri menggenjot pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan membuat kesepakatan antara produsen dan distributor untuk tidak menerima sesuatu dari distributor yang menjadi lampiran dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli).

Direktur Pemasaran Pusri Bowo Kuntohadi, menambahkan, pihaknya telah sepakat tidak menerima apapun dari distributor dalam rangka transparansi dan mengurangi ekonomi biaya tinggi para distributor yang keuntungannya diminta tidak berubah, meskipun BBM naik.

Saat ini, menurut dia, Pusri memiliki sekitar 297 distributor di seluruh Indonesia dan setiap distributor khususnya di Jawa memiliki sekitar 24 pengecer.

Sedangkan di Jawa Tengah yang merupakan tanggung jawab Pusri terbesar terdapat 99 distributor dengan kebutuhan pupuk bersubsidi antara 600 ribu sampai 700 ribu ton per tahun. (*/dar)


{prev_next_news}


Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top


Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER
TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Kemenkeu kebakaran, dokumen penting tak jadi korban
  • Polres Cianjur siapkan 2 regu tekan aksi kejahatan selama mudik
  • 5 Hal yang harus diperhatikan sebelum balikan dengan mantan
  • Cuaca buruk, nelayan Letwurun hilang saat melaut
  • Jero Wacik ingat saat mudik pakai bus AC berasa di Surga
  • 5 Gejala penyakit yang sering diabaikan
  • Masuk bursa calon menteri, Bayu Krisnamurthi bilang lihat nanti
  • Meracik manisnya kue Lontar khas Papua
  • Prabowo: Jangan jual harga diri atau menyerah pada uang
  • Ditabrak bus, RX King pemudik hangus terbakar di jalur selatan
  • SHOW MORE