Usai larangan Muslim, Donald Trump mau tentara AS ke Timteng

Merdeka.com - Setelah menerbitkan aturan baru soal aturan imigrasi yang melarang warga dari enam negara mayoritas Muslim masuk ke Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump kini berniat menerjunkan balatentaranya ke Timur Tengah. Sebuah kebijakan yang dulu sangat ditentangnya karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

Dilansir the Washington Post, Jumat (10/3), Trump belum lama ini memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pasukan ke Afghanistan. Tindakan itu diambilnya seiring meningkatnya gangguan keamanan yang dilakukan Taliban dan kelompok bersenjata lainnya di dekat perbatasan Pakistan.

Pada 2009 lalu, Jenderal Stanley McChrystal, yang saat itu baru ditunjuk sebagai komandan baru, mengaku gagal mengirimkan balabantuan agar mengalahkan pemberontak. Peringatan itu membuat pemerintahan Obama menambah jumlah pasukan menjadi 100 ribu dari sebelumnya 30 ribu tentara, dan merangkul pembangunan negara itu sekaligus mengubah stategi demi menyudahi perang.

Namun kebijakan itu rupanya menemui jalan buntu. Afghanistan tetap dipenuhi pemberontakan dan kleptokratis, dan elite pemerintahan gagal menjalankan fungsinya. Alhasil keadaan di setiap distrik semakin tidak terkontrol hingga dikuasai kembali oleh Taliban dan tentara Afghanistan terus terbunuh atau terluka.

Setelah pemerintahan Trump terbentuk, para komandan AS mempersiapkan rencana untuk mengirimkan lagi tentara ke negara itu. Dalam pernyataannya di hadapan senat, Jenderal John Nicholson, komandan tinggi di Afghanistan, yang menyebut perang di sana merupakan pertempuran terpanjang dan buntu.

Saat ini, terdapat 13 ribu pasukan internasional di Afghanistan di mana 8.400 di antaranya merupakan tentara AS. Kamis (9/3) kemarin, komandan Centcom Jenderal Joseph Votel, menyebut pemimpin militer tengah menyiapkan strategi baru yang berarti membutuhkan tambahan pasukan di dalamnya.

Meski demikian, pejabat Gedung Putih dan anggota Kongres memandang permintaan tersebut dengan skeptis. Kesulitan yang dihadapi para jenderal AS di Afghanistan selama bertahun-tahun, termasuk gangguan keamanan di Pakistan, korupsi yang mendarah daging dan buruknya kepemimpinan di militer Afghanistan, tidak akan terselesaikan.

Tiadanya pendekatan atas masalah itu, pengiriman bantuan hanya bisa terjadi jika AS menyokong pemerintahan Afghanistan selama satu atau dua tahun.

Pengiriman pasukan ke daerah rawan memberikan tanggung jawab yang berat bagi Trump. Apalagi, Trump dan tim keamanan nasional telah mendapatkan pertimbangan tersebut sejak menduduki jabatannya. Pada 2013 lalu, Trump pernah menginginkan penarikan penuh dari Afghanistan tetapi tahun lalu dia menyebut akan mempertahankan pasukan AS di Afghanistan.

"Saya sangat benci melakukannya," ucapnya kala itu.

Sebelum menyetujui penambahan pasukan, Trump diminta untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan perang antara mengirim banyak warga AS yang bisa diharapkan mampu mengatasi meningkatnya gangguan keamanan bermunculan setelah tentara pertama tiba di Afghanistan.

Sebaliknya jika Pentagon bisa memberikan strategi yang sangat signifikan mengubah jalannya perang dibandingkan sebelumnya, Trump bisa jadi mengirim pria atau wanita ke zona perang mematikan terbaik, hanya untuk memperlambat Afghanistan menjadi rusuh dan penuh dengan kekerasan.