Surat putusan PM Irak soal seruan berpoligami tidak benar

Merdeka.com - Tiga hari lalu sejumlah media Indonesia memberitakan seruan Perdana Menteri Irak Haidar Jawwad al Abbadi yang mewajibkan kaum laki-laki berpoligami. Berita itu bersumber dari beredarnya surat selebaran perdana menteri di media sosial tanpa diketahui kebenarannya.

Surat keputusan tertanggal 6 Januari itu ditujukan kepada seluruh kantor kementerian wanita dan seluruh pihak yang tidak terkait dengan kementerian.

Saat coba dikonfirmasi kepada seorang pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Baghdad, berita tersebut ternyata tidak benar.

"Kita dari awal sih memang sudah sangat curiga dengan keaslian edaran tersebut, dan setelah ditanyakan ke rekan-rekan Iraqi, memang mereka semua katakan itu tidak benar, hanya guyonan saja, alias hoax," tulis Resha Maulana, Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya Protokol Konsuler KBRI Baghdad kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Kamis (21/1).

Resha juga menceritakan, saat rekan karibnya yang bekerja di pemerintahan Irak dikonfirmasi soal berita itu, sang teman malah terpingkal dan mengatakan 'It's too good to be true', yang mengartikan tidak mungkin hal tersebut terjadi.

Diketahui surat putusan tersebut, menyebar luas melalui pesan via aplikasi WhatsApp.