Merdeka.com - Harapan Aktivis Rohingya: Kudeta Jadi Titik Balik Perjuangan Melawan Penindasan

Pada pekan sejak militer menggulingkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis, orang yang diasingkan Nay San Lwin dibanjiri puluhan pesan dari teman senegaranya memberikan dukungan.

Terjadi perubahan dramatis dari 2017, ketika aktivis HAM tersebut, yang kini tinggal di Jerman, menyebarluaskan informasi tentang kekejaman militer Myanmar yang kini mendapat perlawanan dari masyarakat - utamanya muslim Rohingya, yang tinggal di negara barat.

Saat itu, sebagian besar pesan yang dia terima dari orang Myanmar lainnya terdiri dari ancaman pembunuhan dan pelecehan.

Sekitar dua pertiga populasi negara Asia Tenggara itu adalah etnis Bamar, yang umumnya beragama Buddha dan mendominasi kelas pemerintahan. Sepertiga lainnya terdiri dari lebih dari 100 etnis minoritas, banyak di antaranya mengalami penganiayaan di tangan militer — terutama Rohingya.

Penyelidik PBB mengatakan tentara Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, telah melancarkan perang melawan Rohingya dengan "niat genosida".

"Rohingya berdiri bersama rakyat Myanmar," kata salah satu unggahan di Twitter disertai foto yang bertuliskan "Unjuk rasa melawan kudeta militer dari kamp Pengungsi Rohingya Bangladesh" dan "Kudeta militer" dengan tanda silang besar.

Harapan dukungan dari rakyat Birma

Rohingya berharap dukungan solidaritas bersama rakyat Myanmar akan membantu mengakhiri diskriminasi terhadap mereka dan memperkuat perjuangan mereka mendapatkan keadilan.

"Kami mencoba membangun solidaritas dengan rakyat Burma," kata Nay San Lwin, dikutip dari TIME, Selasa (9/2).

"Banyak aktivis Rohingya mendukung gerakan di Myanmar."

Tak hanya aktivis. Muhammad Dullah melarikan diri dari negara itu pada Agustus 2017 dan sekarang tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia di Cox’s Bazar, Bangladesh. Pria 24 tahun etnis Rohingya itu mulai mengunggah pesan anti kudeta di akun Twitternya.

Rohingya tak mendapat dukungan dari pemerintah sipil. Bahkan pada 2019, Aung San Suu Kyi membela Tatmadaw dalam persidangan di Den Haag, dan hanya dua pekan sebelum kudeta, pemerintah Suu Kyi mengajukan keberatan awal ke Mahkamah Internasional atas kasus genosida yang dihadapinya. Masyarakat umum juga tak bersimpati terhadap Rohingya; banyak orang Birma menganggap Rohingya sebagai migran Bangladesh, meskipun Rohingya memiliki sejarah berabad-abad di Myanmar.

Namun setelah kudeta 1 Februari, beberapa orang Birma akhirnya mengubah pandangan mereka tentang warga Muslim sebangsanya. Demikian disampaikan Nay San Lwin, yang memperoleh 3.000 pengikut Twitter baru dalam sehari pekan lalu: "Mereka sekarang menyadari musuh bersama adalah militer."

Dibanjiri permintaan maaf

Beberapa orang bahkan mulai menyampaikan permohonan maaf kepada Yanghee Lee. Mantan pelapor khusus PBB ini dipuji para komunitas HAM sebagai "pahlawan keadilan Rohingya", tapi difitnah di Myanmar. Ketika Lee menulis di Twitter menyerukan pembebasan Suu Kyi pada 4 Februari, statusnya dibanjiri permintaan maaf.

"Saya sangat ingin meminta maaf karena perlakuan saya terhadap Anda dalam beberapa tahun terakhir terkait Rohingya,” kata salah satu pengguna Twitter.

"Maafkan saya atas kesalahpahaman saya terhadap Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, kami sangat picik," kata pengguna lainnya.

Lily (nama panggilan), yang tinggal di Yangon, mengatakan kepada TIME bahwa kudeta membuatnya menyadari sikap standar gandanya. Seorang pembela transgender berusia 39 tahun dari etnis minoritas Karen ini mengatakan, meskipun dia tahu apa yang terjadi pada Rohingya adalah "pelanggaran berat hak asasi manusia", dia gagal membela mereka, meskipun dia aktif di daerah lain.

“Tanpa kecaman dan dukungan kuat komunitas internasional, saya pikir kami akan berakhir sama seperti warga Rohignya," ujarnya.

"Menurut saya (rakyat Birma) mungkin mendukung dan berdiri bersama kami setelah melihat solidaritas kami bersama mereka," kata Dullah kepada TIME.

Gambar Rohingya mengacungkan salam tiga jari, gerakan yang populer diadopsi oleh anak muda Birma setelah kudeta, juga muncul di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Kudeta di Myanmar akan mempengaruhi Rohingya?

Tatmadaw tidak menunjukkan keraguan dalam menanggapi pemberontakan sebelumnya dengan tindakan keras, dan kerja sama antara organisasi pro-demokrasi dan berbagai kelompok etnis di negara itu tidak mungkin meyakinkannya untuk berbalik arah.

Ini bisa membantu memperkuat pengucilan rezim. Nay San Lwin, misalnya, menyerukan kepada orang-orang Burma untuk melobi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menuntut pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas kekejaman yang dilakukan terhadap Rohingya. Ini, menurutnya, adalah cara terbaik untuk membuat komandan tertinggi Tatmadaw itu berada di bawah tekanan.

Kerja sama Rohingya dan rakyat Myanmar pada umumnya “bukan berarti (Rohingya) secara pribadi mendukung Aung San Suu Kyi,” kata aktivis Rohingya yang berbasis di Washington Wai Wai Nu.

"Kami membela apa yang benar untuk negara.”

Beberapa ahli juga meragukan kudeta tersebut akan memiliki dampak jangka panjang pada pandangan diskriminatif yang dimiliki banyak orang di Myanmar terhadap Rohingya.

“Perpecahan antara orang Myanmar dan Rohingya khususnya sangat dalam,” kata pakar Myanmar Universitas Hong Kong, Prof Ian Holliday.

"Rohingya tidak dipandang sebagai bagian dari bangsa."

Tetapi para aktivis mengulurkan harapan kudeta ini akan menjadi titik balik.

“Akan sangat sulit membangun gerakan solidaritas, tapi saya tidak akan menyerah,” kata Nay San Lwin.

"Kami mencoba untuk mendidik masyarakat bahwa hak asasi manusia harus untuk semua orang.”