Merdeka.com - Sejak Sabtu lalu Turki dan pasukan oposisi Suriah (FSA) melancarkan operasi militer ke Kota Afrin, Suriah, untuk menggempur milisi Kurdi yang lebih dikenal Pasukan Perlindungan Rakyat (YPG). Jet-jet tempur Turki menyerang ratusan target di Afrin dan sehari kemudian pasukan darat juga menyerbu wilayah itu dalam Operasi yang disebut Ranting Zaitun.

Turki berang lantaran Amerika Serikat pekan lalu mengumumkan akan membentuk pasukan perbatasan berkekuatan 30 ribu personel yang sebagian besar terdiri dari milisi Kurdi. Turki menganggap rencana itu sebagai ancaman keamanan. YPG selama ini dipandang sebagai sayap militer dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap separatis oleh Turki karena ingin mendirikan negara sendiri.

Seperti apa sebetulnya sejarah konflik antara Turki melawan Kurdi?

Dikuti dari laman telesurtv, pada 2013 pemerintah Turki dan organisasi gerakan Kurdi terpenting di Timur Tengah, PKK, mengumumkan gencatan senjata dan memulai pembicaraan damai antara kedua pihak setelah hampir tiga dekade bertikai dan konflik itu merenggut lebih dari 40 ribu orang, kebanyakan orang Kurdi.

Gencatan senjata itu kini sudah berakhir. Turki melanggar gencatan senjata itu ketika mereka melancarkan apa yang disebut jurnalis pro-pemerintah, 'operasi pembersihan teroris PKK'.

tentara kurdi PKK ©Reuters

Konflik kedua pihak ini berakar sejak keterlibatan Kerajaan Turki Ottoman dan Inggris serta negara Barat yang memecah belah kawasan itu setelah Perang Dunia Pertama.

Setelah jatuhnya Kerajaan Turki Ottoman, sosok nasionalis Turki, Mustafa Kemal Ataturk melawan kaum imperialis Barat yang ingin memecah wilayah yang kini adalah negara Turki. Untuk mendirikan negara yang sekarang disebut Republik Turki, Ataturk (namanya berarti 'bapak bangsa Turk) sadar dirinya memerlukan dukungan dari etnis Kurdi yang bercokol di sebelah tenggara Turki. Ataturk menjanjikan, jika warga Kurdi bersekutu dengannya melawan penjajah dia akan memberikan wilayah itu untuk mereka kuasai sepenuhnya.

Perang pun berakhir dan negara Turki berdiri pada 1934. Jutaan warga Kurdi akhirnya mendiami wilayah di bawah kepemimpinan sosok nasionalis Turki yang kemudian ingin menjadikan seluruh wilayah itu di-Turki-kan. Republik Turki bertujuan menghapus segala identitas etnis Kurdi dan menggantinya dengan Turki.

Sejak itu, bangsa Kurdi yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 20 juta jiwa, sekitar 25 persen dari populasi Turki, dilarang menggunakan bahasa mereka dari mulai di media, televisi, dan politik. Hak-hak mereka dicabut dan bahasa Kurdi hanya digunakan di rumah. Anak-anak Kurdi di sekolah belajar bahasa Turki.

Bangsa Kurdi adalah etnis terbesar di muka bumi yang tidak punya tanah air. Mereka tersebar di kawasan Turki, Iran, Suriah, dan Irak.

peta wilayah didiami orang kurdi ©BBC

Gerakan perlawanan Kurdi akhirnya lahir, yang terkuat adalah Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki. PKK didirikan oleh Abdullah Ocalan pada 1978, partai Marxist yang mencerminkan pandangan dan ideologi Ocalan. Tujuan awal PKK adalah mendirikan negara Kurdi di sebelah tenggara Turki dan menyatukan seluruh orang Kurdi yang tersebar di beberapa negara sekitar.

Kelompok PKK melancarkan perlawanan bersenjata terhadap Turki pada akhir 1970-an. Tapi perlawanan itu berhasil dipatahkan kelompok militer sayap kanan yang mengganyang kelompok kiri di Turki, termasuk PKK yang dipimpin Ocalan.

Kepemimpinan sipil kemudian berkuasa di Turki pada 1984, Ocalan dan ribuan para pendukungnya bertahan di Suriah dan melanjutkan perlawanan merongrong Turki.

warga kurdi di depan spanduk foto pemimpin PKK Abdullah Ocalan ©Reuters

Setelah kudeta militer pada 1980-an, pemerintah junta militer membuat undang-undang anti-teror yang kemudian dipakai untuk memburu warga Kurdi. Ribuan orang Kurdi dibunuh oleh tentara Turki, mereka semua dianggap teroris Kurdi dan simpatisan PKK.

Perlawanan mereka kian gencar pada 1990-an dan pemerintah Turki berusaha membunuh atau menangkap Ocalan. Pada 1990-an Turki mengancam akan menyerbu Suriah jika Damaskus tidak menangkap dan menyerahkan Ocalan kepada Ankara.

Ocalan kemudian meninggalkan Suriah menuju Eropa dan Rusia untuk mencari suaka dan kemudian ditangkap di Kenya. Intelijen Turki dengan bantuan CIA Amerika dan diduga Mossad Israel berhasil menangkap Ocalan dan menyerahkannya ke Turki. Dia divonis hukuman mati pada 1999 tapi kemudian hanya dipenjara seumur hidup ketika Turki mencabut aturan hukuman mati sebagai syarat bergabung dengan Uni Eropa.

Sejak itu NATO, AS, Uni Eropa dan negara Barat lainnya menyebut PKK adalah organisasi teroris hingga detik ini. Setelah ditangkap, Ocalan dan para pemimpin PKK menyadari, demi meraih hak-hak rakyat Kurdi, mereka harus mengubah strategi. PKK akhirnya memutuskan mereka menyatakan akan tetap bersama Turki tapi di wilayah yang mereka bisa kuasai. Mereka meninggalkan ide kemerdekaan dan menuntut otonomi khusus.

Setelah kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di Turki suasana mulai berubah. Partai AK yang ingin menjalin hubungan dekat dengan Uni Eropa mulai mengubah pandangan terhadap Kurdi. Bangsa Kurdi kini boleh memakai bahasa mereka dan dibolehkan berpartisipasi dalam bidang politik. Orang Kurdi kini boleh mempelajari bahasa Kurdi, menerbitkan buku, koran berbahasa Kurdi dan punya partai politik dan berkampanye, sesuatu yang satu dekade lalu masih menjadi mimpi. Meski begitu konflik masih berlangsung hingga kini.