Merdeka.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammad Abdullah Al Shuaibi membantah pemerintahnya melarang jemaah haji dari Palestina untuk masuk ke Tanah Suci.

"Rumor masalah haji Palestina, berita tidak benar, tidak ada keabsahan dari sumber yang tidak pasti," kata Osama kepada wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (13/11).

Dia mengatakan hingga saat ini jemaah haji Palestina tetap memiliki hak untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima tersebut.

Sebelumnya dalam berita disebutkan Saudi melarang sejuta jemaah haji Palestina untuk datang ke Tanah Suci.

Terkait hal itu, Dubes Saudi mengatakan sejuta jemaah secara logika sudah salah.

"Indonesia saja dengan jumlah penduduk 220 jutaan kuota hajinya 220 ribu. Sementara, jumlah penduduk Palestina kurang dari itu," kata dia.

Artinya, logika sejuta orang Palestina untuk berhaji itu tidak masuk akal.

Pada kesempatan itu, Dubes Saudi untuk Indonesia menegaskan keberpihakannya kepada Palestina.

"Palestina adalah isu kita semua. Di sana kiblat pertama umat Islam. Maka kita tidak biarkan Palestina sendirian dan kita beri bantuan untuk kepentingan masyarakat Palestina," kata dia.

Media Middle East Eye pekan lalu melaporkan, Saudi menyetop pemberian visa haji dan umrah kepada warga Palestina di Yordania, Libanon, Yerusalem Timur, dan yang teranyar adalah orang muslim Palestina di Israel. Kebijakan ini mulai berlaku efektif 12 September lalu.

Aturan itu dengan demikian berdampak kepada sekitar 2,94 juta muslim Palestina di berbagai negara itu. Mereka tidak punya dokumen bepergian bentuk lain yang bisa memberi akses ke Arab Saudi.

Sejumlah agen perjalanan mengatakan kepada MEE di Israel, Yerusalem Timur dan Yordania, mereka diberitahu oleh Kementerian Awqaf dan Islam bahwa Kedutaan Saudi di Amman mengatakan agar siapa pun warga pemegang paspor sementara Yordania tidak mengajukan permohonan visa untuk pergi ke Makkah.

Sumber dari Yordania mengatakan kepada MEE, keputusan Saudi ini adalah bagian dari kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri 'identitas orang Palestina dan hak mereka sebagai pengungsi'.

"Arab Saudi menekan Yordania untuk menaturalisasi pengungsi Palestina di Yordania, Yerusalem Timur, dan kini warga Palestina di Israel. Hal yang sama bisa dilakukan di Libanon, dan dengan begitu tidak ada lagi masalah pengungsi Palestina," kata sumber itu.

"Ini semua bagian dari perjanjian bilateral antara Israel dan Arab Saudi. Tapi Yordania menolak untuk menaturalisasi warga Palestina."