Merdeka.com - Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi dikabarkan bakal menguatkan langkah-langkah terhadap mereka yang melanggar hak-hak buruh, dengan mendenda hingga 5.000 Saudi Riyal (Rp 15,6 juta) bagi setiap majikan yang tidak membayar upah pembantu rumah tangga mereka tepat pada waktunya.

Seorang pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja Saudi tidak disebutkan namanya mengatakan langkah terbaru itu akan berlaku dalam waktu 60 hari dan ditujukan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja asing, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Sabtu (31/5).

Langkah baru ini juga mengharuskan para majikan Saudi untuk memberikan waktu istirahat bagi pembantu rumah tangga mereka setidaknya sembilan jam saban hari, dan setidaknya libur satu hari penuh dalam sepekan, kecuali jika ada pengaturan berbeda yang disepakati bersama dalam kontrak tertulis.

Ibrahim al-Sheddi, dari Komisi Hak Asasi Manusia Saudi, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa "langkah baru itu merupakan bagian dari serangkaian peraturan yang telah ditindaklanjuti pihaknya dengan pihak yang berwenang".

Dia mengatakan Komisi Hak Asasi Manusia Saudi akan membantu Kementerian Tenaga Kerja Saudi untuk mengembangkan sebuah sistem yang menjamin hak-hak pekerja maupun karyawan.

"Belum ada sistem nasional (yang jelas) untuk tenaga kerja. Ada kontrak yang berbeda dari satu kantor perekrutan dengan yang lain dan sekarang semua kontrak harus mengikuti sistem baru ini, yang merupakan payung untuk semua jenis pekerja dari pembantu rumah tangga."

Sementara itu, seorang pejabat Kementerian Tenaga Kerja Saudi mengatakan bahwa sistem elektronik yang akan memfasilitasi perekrutan tenaga kerja asing akan diluncurkan dalam beberapa pekan mendatang. 

Sistem elektronik ini diharapkan untuk menyelesaikan serangkaian masalah saat ini dalam menghadapi pasar tenaga kerja.