Merdeka.com - Sejak Narendra Modi, seorang nasionalis Hindu dari Partai Bharatiya Janata (BJP), berkuasa pada 2014, kekerasan berbasis agama terhadap minoritas semakin marak, salah satunya pengeroyokan massal berujung pembunuhan yang dipicu penyembelihan sapi. Sapi adalah hewan yang dianggap suci oleh agama Hindu.

Baru-baru ini, anggota parlemen dari BJP muncul dalam sebuah video yang menuai kontroversi menyangkut sejumlah orang yang dibunuh gara-gara sapi.

"Sejauh ini kami telah membunuh lima orang," cetus Gyan Dev Ahuja dalam video yang viral akhir Agustus itu, menyinggung dua pria yang dibunuh gara-gara sapi; Pehlu Khan dan Rakbar Khan pada 2017 dan 2018.

Namun BJP tidak ingin dikaitkan dengan komentar Ahuja tersebut dan mengatakan itu merupakan pandangan pribadi.

Menurut data IndiaSpend, 28 orang dibunuh gara-gara sapi antara 2010 dan 2017. Dari semua kasus itu, sekitar 90 persen insiden terjadi setelah Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa, dan sekitar setengahnya terjadi di negara bagian yang dikuasai BJP.

Kerap sulit memastikan jumlah kasus pembunuhan seperti itu karena hukum di India membedakan antara kasus pembunuhan dan pengeroyokan massal atau main hakim sendiri. Kasus pengeroyokan ini tidak masuk dalam data statistik kejahatan resmi.

Empat negara bagian; Manipur, Rajashtan, Jharkand, dan West Bengal telah merancang UU terkait pembunuhan massal ini tapi masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. RUU ini mengatur hukuman untuk pelaku pembunuhan dan juga denda.

Banyak kasus pembunuhan massal ini tidak diproses hukum, salah satunya menurut para pakar karena serangan semacam itu kerap didukung tokoh atau pejabat pemerintah. Inilah yang kemudian membuat para pelaku kebal hukum.

Seorang pengacara dan presiden kelompok masyarakat sipil, Salamuddin mengatakan, UU anti penyerangan massal itu bisa menjadi pencegah tindakan main hakim sendiri jika polisi tidak memihak. Salamuddin mendampingi korban kejahatan berbasis kebencian di Haryana.

"Polisi selalu sejalan dengan politik penguasa," ujarnya, dikutip dari South China Morning Post, Rabu (14/9).

Setelah Pehlu Khan (55), seorang peternak sapi perah dari Haryana dibunuh massa di Rajashtan pada April 2017 karena diduga menyelundupkan sapi, Ahuja mengaku tidak menyesali pembunuhan itu dan menyebutnya "takdir dari penyelundup sapi".

Pengadilan membebaskan keenam tersangka dan menyebut polisi gagal melakukan penyelidikan. Para tersangka yang dihadirkan di pengadilan berbeda dari pelaku pembunuhan. Pengadilan juga memutuskan rekaman video yang menjadi dasar dakwaan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang dapat diterima. Setelah pembunuhan Pehlu Khan, para peternak Muslim di desa itu menutup peternakan mereka.

Korban atau keluarga korban kekerasan gara-gara sapi juga kerap didakwa menggunakan UU perlindungan sapi yang berlaku di sejumlah negara bagian di India sejak 2014.

"Sapi adalah ibu saya"

Insiden lainnya terjadi pada September 2015, saat itu Mohammad Akhlaq (52), seorang pandai besi dari distrik Dadri, negara bagian Uttar Pradesh dikeroyok sampai tewas karena dituduh menyimpan dan memakan daging sapi.

Polisi mendakwa Akhlaq dan saudaranya, Jan Mohammad dengan pembantaian hewan. Sementara 18 pelaku pembunuhan dibebaskan pengadilan dengan jaminan.

Ved Nagar (35), ketua kelompok perlindungan sapi di Dadri, mengakui keterlibatannya dalam penyerangan Mohammad Akhlaq.

"Saya memimpin grup yang membunuh Akhlaq," ujarnya.

"Biarkan polisi dan pihak berwenang melakukan tugas mereka. Kami akan melakukan tugas kami," ujarnya, didampingi polisi bersenjata yang dikerahkan pemerintah negara bagian.

"Sapi adalah ibu saya. Jika seseorang membunuh ibuku, saya tidak akan tinggal diam."

Apoorvanand, akademisi di Universitas Delhi, mengakatan kasus tersebut merupakan "efek mengerikan" dari kebencian berbasis agama.

"Kejahatan semacam itu mengandung nada genosida karena mereka mengirimkan pesan kepada seluruh komunitas," ujarnya.