Merdeka.com - Enam kendaraan mewah, SUV Cadillac hingga sedan Rolls-Royce dan Maybach, memasuki Istana Negara Malaysia, Senin pagi, 7 Januari 2019. Mobil-mobil yang menyandang simbol kerajaan itu membawa para anggota Majelis Raja-Raja yang terdiri dari para sultan Melayu.

Sultan Johor datang pertama, disusul penguasa Kedah, dan Perak--yang juga menjabat sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong. Mereka menggelar rapat khusus untuk membahas waktu pemilihan raja baru Malaysia. Pemilihan raja akan diselenggarakan pada 24 Januari 2019, sementara penobatan dijadwalkan pada 31 Januari. Demikian menurut Fungsi Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Malaysia, Syed Danial Syed Ahmad.

Majelis Raja-Raja berkumpul sehari setelah Raja Malaysia, Sultan Muhammad V memutuskan turun takhta. Pengunduran diri ini kali pertama terjadi sepanjang sejarah Malaysia pasca-kemerdekaan dari Inggris pada 1957.

"Istana Negara mengumumkan bahwa Seri Paduka Baginda Tuanku meletak jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong XV," demikian pernyataan pihak kerajaan dikutip dari Kantor Berita Nasional Malaysia, Bernama, Minggu (6/1).

Dalam sistem monarki konstitusional Malaysia, pemilihan raja dilakukan setiap lima tahun, dengan sistem rotasi. Sultan Muhammad V, Raja Kelantan, baru duduk di singgasana sejak 2016.

Dalam empat pekan, Majelis Raja-Raja akan memilih penguasa baru. Dalam masa itu, penguasa Perak, Sultan Nazrin akan menjabat sebagai pelaksana tugas Yang di-Pertuan Agong. Ia tak otomatis naik takhta. Apalagi, secara rotasi, giliran Sultan Pahang yang akan berkuasa.

Krisis di kerajaan Malaysia bermula saat Sultan Muhammad V menjalani cuti selama dua bulan dengan alasan kesehatan pada November 2018 lalu. Namun kemudian beredar foto sang raja duduk di pelaminan.

Ia dikabarkan menyunting Miss Moskow 2015, Oksana Voevodina yang masih berusia 25 tahun. Kabar pernikahan pasangan beda usia 24 tahun itu ramai di media sosial. Sejumlah media Malaysia sempat mengabarkannya, sebelum menarik artikel tersebut.

Sementara, pihak Istana memilih diam, Perdana Menteri Mahathir Mohamad pun mengaku tak tahu. Rumor soal turun takhta juga bikin gaduh di dunia maya, sebelum akhirnya terbukti itu bukan gosip belaka.

"Seperti halnya Anda, saya mendengar banyak rumor. Saya tidak menerima surat atau petunjuk resmi soal apapun. Jadi saya tak ingin bicara terkait rumor," kata PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam sebuah konferensi pers sebelum pengumuman turun takhta dikeluarkan.

Belakangan, PM Mahathir mengungkapkan, pemerintah menerima pengunduran diri Sultan Muhammad V. "Hal tersebut sesuai dengan konstitusi," kata dia dikutip dari situs Channel News Asia, Senin (7/1).

Mahathir berharap raja baru segera dipilih. Sebab, sebagai PM, dia harus beraudiensi dengan kepala negara untuk membahas hal-hal tertentu.

Sementara, Deputi PM Malaysia Wan Azizah Wan Ismail mengaku bersedih. Namun menghormati keputusan pengunduran diri Sultan Muhammad V. Ia mengatakan, kemenangan Koalisi Pakatan Harapan dalam Pemilu Malaysia adalah salah satu peristiwa bersejarah dalam masa kepemimpinan Sultan Muhammad V.

"Baginda juga memberi pengampunan kepada suami saya (Anwar Ibrahim)," kata dia dalam sebuah acara Minggu malam.

Hingga kini belum jelas apa alasan raja berusia 49 tahun itu meletakkan takhtanya. Apakah ia dipaksa atau sukarela.

Sebelumnya, media Malaysia The New Straits Times melaporkan, Dewan Penguasa menggelar pertemuan mendadak Rabu malam. Dewan ini adalah sebuah badan yang terdiri dari berbagai sultan yang mewarisi jabatannya secara turun-temurun dan para pemimpin provinsi sipil lainnya. Kendati belum terkonfirmasi, keputusan Raja Malaysia Sultan Muhammad V konon dikaitkan dengan pernikahannya dengan Oksana Voevodina. Atau lebih tepatnya, masa lalu perempuan tersebut.

Raja Tanpa Permaisuri

Terlahir sebagai Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra pada 1969, Sultan Muhammad V diangkat menjadi putra mahkota Kerajaan Kelantan pada usia 10 tahun. Pada 2010, penyuka olahraga ekstrem tersebut menggantikan sang ayah yang mengalami disabilitas setelah menderita stroke pada Mei 2009.

Perjalanan Sultan Muhammad V menuju singgasana diwarnai intrik di internal Kerajaan Kelantan. Lulusan Oxford itu memecat adik lelakinya, Tengku Muhammad Fakhry Petra, mantan suami Manohara Odelia Pinot, dari Dewan Suksesi Kelantan, lembaga yang bertugas memutuskan apakah Sultan baru harus dinobatkan ketika ayah mereka harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Meski konflik internal belum tamat, pada Oktober 2010, Sultan Muhammad V bergabung dalam Majelis Raja-Raja, bukti pengakuan dari para koleganya sesama penguasa Melayu.

Dikutip dari The Straits Times, saat naik takhta pada 2016 lalu, Sultan Muhammad V dinobatkan sebagai Raja Malaysia tanpa permaisuri. Ia telah bercerai dengan istri pertamanya Kangsadal Pipitpakdee, bangsawan dari Kerajaan Yamu di Thailand Selatan.

Pada November 2018, ia mengambil cuti dua bulan dengan alasan menjalani perawatan. Namun, laporan pernikahannya dengan Oksana Voevodina mulai menyebar di media sosial di Malaysia. Laporan media Inggris menyebut, acara pernikahan berlangsung mewah, tanpa alkohol dan semua makanan yang disajikan halal.

Mempelai perempuan dilaporkan memeluk Islam sebelum menikahi Sultan Muhammad V. Ia kemudian mengunggah fotonya, mengenakan jilbab, di samping suami yang baru dinikahinya. Setelah jadi mualaf Oksana Voevodina punya nama baru: Rihana.

Sebelum menikah dengan Raja Malaysia, Oksana bekerja sebagai model di China dan Thailand, serta sempat berpartisipasi dalam sebuah acara televisi di mana ia digambarkan menjalin asmara pada sesama kontestan, lengkap dengan adegan asmara mereka. Konon, kisah-kisah yang dianggap 'cabul', foto-fotonya sebagai model, dan penampilannya di televisi dianggap menodai citra Sultan Muhammad V di kalangan Muslim konservatif, yang merupakan mayoritas di negara asalnya, Kelantan.

Desas-desus pun beredar. Raja-raja lain juga dilaporkan tak menyetujui penobatan Oksana Voevodina sebagai permaisuri Kerajaan Malaysia. Setelah turun takhta, Sultan Muhammad V akan kembali ke Kelantan, memimpin kerajaan dan rakyat di wilayah yang ada di timur laut Semenanjung Malaysia.

Antara Raja Edward dan Sultan Muhammad V

Meski perannya sebatas seremonial, Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong menempati posisi terhormat. Mengkritik mereka adalah perbuatan terlarang, meski Negeri Jiran tak menerapkan aturan lèse majesté.

Politikus Malaysia, Datuk Mohd Tamrin Abdul Ghafar harus berurusan dengan hukum gara-gara mengomentari Sultan Muhammad V. Dalam artikel yang diunggah di Facebook pada 3 Januari 2019, Mohd Tamrin menyoroti cuti dengan alasan kesehatan dan mengaitkannya dengan pernikahan Sultan Muhammad V. Dalam unggahan berjudul "Antara Raja Edward VIII dan Raja Muhammad V", Mohd Tamrin mendesak Yang di-Pertuan Agong mengakui pernikahannya.

"Saya akan ditemani pengacara untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian di Departemen Investigasi Kejahatan Komersial Bukit Aman di Kuala Lumpur hari ini," kata Mohd Tamrin kepada Malay Mail, Senin (7/1).

Dia mengaku tak tahu pasal apa yang akan dikenakan aparat terhadapnya. Namun, ia bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pria 71 tahun itu yakin, unggahannya tak melanggar hukum apapun, atau menghina institusi kerajaan Malaysia.

Putra mantan wakil perdana menteri, Tun Abdul Ghafar Baba itu mengatakan, rakyat Malaysia berhak mengetahui apakah Sultan Muhammad V benar-benar menikahi mantan Miss Moscow itu di Rusia. Menurutnya, itu adalah persoalan nasional. Sebab, Sultan Muhammad V adalah kepala negara Malaysia.

Mohd Tamrin menyamakan situasi yang dihadapi Sultan Muhammad V dengan mantan Raja Inggris, Raja Edward VIII, yang mundur dari takhta demi menikahi seorang janda cerai asal Amerika Serikat, Wallis Simpson. Mantan anggota parlemen Malaka itu menggambarkan pengunduran diri Raja Edward VIII sebagai tindakan mulia, penghormatan atas sistem monarki konstitusional, yang juga dipraktikkan di Malaysia.

Namun, apakah suksesi mendadak Raja Malaysia mirip dengan kejadian yang menimpa Raja Edward VIII? Mungkin hanya Sultan Muhammad V dan Majelis Raja-Raja yang tahu.

Stabilitas Pemerintahan Mahathir Terancam?

Pengunduran diri Raja Malaysia sempat dikhawatirkan berdampak pada koalisi PM Mahathir Mohamad yang baru berusia delapan bulan. Namun, ilmuwan politik Awang Azman Awang Pawi dari Institut Studi Melayu Universiti Malaya berpendapat, pengunduran diri mendadak Sultan Muhammad V tidak akan mengancam stabilitas pemerintahan koalisi Pakatan Harapan.

"Tidak ada krisis konstitusi, ini adalah masalah internal yang diselesaikan oleh pihak kerajaan. Majilis Raja-Raja akan segera bertemu untuk memilih Agong berikutnya," jelasnya dikutip dari Asia One.

Hal senada disampaikan akademisi Singapore Institute of International Affairs, Oh Ei Sun. Menurutnya, Malaysia tidak mempraktikkan monarki dinasti di tingkat federal, tetapi lebih bersifat rotasi.

"Dengan demikian, penghormatan rakyat adalah untuk institusi dan bukan raja secara individu. Jadi pengunduran diri satu raja akan diikuti oleh penobatan raja lainnya, yang akan mendapatkan rasa hormat yang sama," terangnya dikutip Channel News Asia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Penang Institute, Ooi Kee Beng menambahkan pengunduran diri raja kemungkinan tidak mengejutkan bagi internal kerajaan. "Ketidakpastian sekarang adalah tentang siapa Agong berikutnya," kata dia.

Lewat sebuah surat kepada Majelis Raja-Raja, Sultan Muhammad V memberitahukan pengunduran dirinya. Dalam surat itu dia juga berpesan agar rakyat Malaysia tetap bersatu dan menjaga toleransi. Sultan Muhammad V juga menyampaikan penghargaannya kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan pemerintah atas kerja samanya dalam memerintah negara.

"Yang Mulia berharap bahwa semua rakyat Malaysia akan terus tetap bersatu, toleran, dan sepakat dalam memikul tanggung jawab bersama untuk menjaga kedaulatan negara sehingga Malaysia akan tetap damai dan harmonis," kata pernyataan pihak kerajaan.

Suka Rela atau Dipaksa?

Direktur Institut Asia di Universitas Tasmania, James Chin menduga, pihak kerajaan telah menggelar pertemuan luar biasa untuk merespons kabar pernikahan Sultan Muhammad V dengan mantan Miss Moskow. Pertemuan luar biasa diduga untuk membujuk raja turun takhta lebih awal.

Jika pernikahan Sultan Muhammad V dengan Veovodina memicu keputusan Dewan Penguasa yang mendesak Yang di-Pertuan Agong turun takhta lebih awal, Chin menilai itu merupakan hal baru dalam sejarah monarki Negeri Jiran.

"Ini adalah pertama kalinya Majilis Raja-Raja bergerak melawan salah satu dari mereka sendiri," kata James Chin.

"Ada banyak desas-desus tentang 'mengapa', tetapi kita tidak akan pernah mengetahuinya karena mereka cenderung diam untuk melindungi institusi," katanya kepada Asia Times.

Berdasarkan rotasi, Sultan Ahmad Shah dari Pahang, yang berusia 88 tahun giliran menjadi penguasa selanjutnya. Ia diperkirakan akan menjadi Yang di-Pertuan Agong berikutnya. Namun, sejumlah pihak meyakini, penguasa Pahang yang sakit-sakitan itu juga bakal turun takhta dalam waktu singkat, untuk membuka jalan bagi putranya Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah (59) menuju singgasana Raja Malaysia. Namun, keputusan akhir ada di tangan Majelis Raja-Raja Malaysia, yang juga memiliki kekuatan untuk mengubah urutan suksesi.

Sultan-sultan Malaysia dilaporkan antipati pada PM Mahathir Mohamad, yang mendorong amandemen konstitusi selama masa jabatan sebelumnya, untuk membatasi kekuasaan para raja Melayu, melucuti mereka dari kekebalan hukum dari penuntutan pidana.

"Karena Sultan Muhammad V menjauhi politik dalam negeri, ia dianggap sebagai sosok yang aman," kata Mustafa Izzuddin dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

Ia menduga, mundurnya Raja Kelantan itu tak ada kaitannya dengan Mahathir yang kembali menjadi perdana menteri.

"Adalah masuk akal untuk menduga bahwa Sultan turun takhta karena alasan pribadi. Dia mungkin menginginkan kehidupan yang lebih tenang dengan istri barunya, tanpa menjadi sasaran pengawasan publik yang terus-menerus."

Kehidupan pribadi Sultan Muhammad V menjadi sorotan setelah dia diam-diam menikah dengan model Rusia yang jauh lebih muda.

"Jika Agong berikutnya memiliki sejarah yang lebih aktif secara politik, seperti Sultan Johor, ini bisa menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan Mahathir," jelas Mustafa.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com