Merdeka.com - Mulai musim gugur ini, sekolah-sekolah di Hong Kong akan memajang poster baru yang dikeluarkan pemerintah bertuliskan "kebebasan muncul dengan tanggung jawab." Pemerintahan sekarang dapat memanggil polisi jika ada yang menghina lagu kebangsaan China di kampus-kampus.

Pelajar TK akan diajari tentang UU keamanan nasional baru yang berpotensi menjerat kelompok oposisi yang gencar mengkritik China.

Setelah berbulan-bulan demo antipemerintah di Hong Kong, Partai Komunis China yang kekuasaannya mulai menjangkau wilayah semi-otonom itu ingin merombak sistem pendidikan yang dianggap telah melahirkan generasi pemuda pemberontak. UU yang disahkan Beijing awal bulan ini juga menargetkan murid-murid Hong Kong, yang telah menjadi kekuatan yang mendukung aksi demo.

Carrie Lam, pemimpin kota yang didukung Beijing, Sabtu kemarin mengatakan di sebuah forum, penangkapan lebih dari 3.000 anak-anak dan remaja saat unjuk rasa telah mengungkap bagaimana kampus telah disusupi kelompok yang bermusuhan dengan pemerintah lokal dan pusat.

"Menghadapi situasi yang begitu parah dengan kaum muda kita, kita tidak bisa tidak bertanya, apa yang salah dengan pendidikan di Hong Kong?" ujarnya, dilansir dari The New York Times, Senin (13/7).

Strategi Kontrol Ideologis

Lam mengatakan, buku teks sekolah, pelajaran di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler siswa mencerminkan berita negatif China dari media dan “pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan polisi.” Mendidik siswa tentang undang-undang baru, katanya, akan membantu mereka menjadi lebih taat hukum.

Tujuan partai untuk wilayah ini jelas: untuk menumbuhkan generasi baru pemuda Hong Kong yang loyal dan patriotik. Ini adalah strategi kontrol ideologis yang telah diterapkan Partai Komunis dengan sangat baik di China daratan, tetapi dapat dengan cepat mengikis reputasi Hong Kong untuk kebebasan akademik.

"Anak-anak muda akan dibesarkan untuk memahami dan percaya bahwa tanpa Partai Komunis China mereka tidak memiliki masa depan, bahwa apa pun yang mereka miliki adalah karena partainya," kata Steve Tsang, Direktur Institut China di Sekolah Studi Oriental dan Afrika di London.

Selama tahun lalu, gambar-gambar siswa berseragam sekolah yang tertekan rapi bergandengan tangan untuk membentuk rantai manusia telah menjadi salah satu simbol gerakan protes yang paling menggugah.

Berpikir kritis tidak berarti melatih orang untuk mengkritik atau menyerang

Tetapi kampus-kampus juga menjadi tempat beberapa adegan paling ganas dari gerakan itu, seperti di Universitas Politeknik, tempat para pengunjuk rasa dan petugas polisi berhadapan dalam pertarungan yang berkepanjangan dengan peluru karet, bom api dan busur dan panah pada bulan November.

Pada Rabu, Menteri Pendidikan Hong Kong, Kevin Yeung, melarang siswa menyanyikan “Glory to Hong Kong,” sebuah lagu yang kerap dinyanyikan para pengunjuk rasa.

Pembela hukum berpendapat bahwa kebebasan akademik Hong Kong akan tetap tak tersentuh. Tetapi, kata mereka, siswa dan guru harus paham bahwa kebebasan berbicara disertai dengan keterbatasan.

"Anda tidak bisa membiarkan guru berbicara, dan memaksakan pandangan mereka, bebas untuk semua," kata Regina Ip, anggota kabinet yang memimpin partai pro-Beijing di legislatif.

Bahkan sebelum UU itu diberlakukan, transformasi sistem pendidikan Hong Kong sudah berlangsung.

"Berpikir kritis tidak berarti melatih orang untuk mengkritik atau menyerang."

hukum akan melumpuhkan pikiran generasi muda

Tahun ajaran baru baru dimulai pada bulan September ketika Law Pei-lee, seorang guru di sekolah khusus anak perempuan, mengetahui para orang tua melaporkan perilakunya. Dia dituduh mendiskusikan kasus Lam Wing-kee, seorang pemilik toko buku lokal yang diculik pejabat keamanan China pada 2015.

Law, seorang pensiunan guru mengatakan dia menyebutkan insiden tersebut secara sepintas lalu. Namun dia mengatakan biro pendidikan berulang kali meminta penjelasan. Meskipun dia tidak pernah secara resmi dihukum, dia mengatakan penyelidikan selama berbulan-bulan terasa seperti "penyiksaan psikologis."

Lebih buruk lagi, kata Law, dia takut hukum akan melumpuhkan pikiran generasi muda.

"Apakah anak-anak kita dapat berpikir kritis ketika mereka dewasa?"

Beberapa guru dan siswa mengatakan penyelidikan telah menciptakan iklim ketakutan di kampus. Sebuah survei baru-baru ini terhadap lebih dari 1.100 guru menemukan bahwa sekitar sepertiga telah diberitahu oleh pihak kampus untuk menghindari diskusi politik.

Menteri Pendidikan, Yeung, berjanji "mencari" guru yang bermasalah. Leung Chun-ying, mantan pemimpin top Hong Kong, telah menyiapkan dana untuk membantu menyelidiki para guru.

"Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi pikiran anak muda dari radikalisasi," tulis Leung dalam surel.

Guru-guru dipecat

Beberapa guru dipecat karena tidak mengambil tindakan tegas bagi muridnya yang ikut demo.

Lee Kwan-pui, seorang guru musik di Heung To Middle School, dipecat pada Mei setelah membiarkan murid-muridnya memainkan lagu "Glory to Hong Kong," menurut laporan media setempat. Lee membela diri dalam sebuah surel yang dia kirim ke staf sekolah dan siswa, yang dilihat oleh The New York Times. Dalam surelnya dia mengatakan telah mengingatkan siswa untuk menghindari topik sosial ketika memilih lagu, tetapi pada akhirnya itu adalah keputusan mereka.

Setelah pemecatan Lee, para siswa membentuk rantai manusia di sekolah sebagai protes. Dihubungi melalui telepon, seorang pegawai administrasi di sekolah menolak berkomentar.

UU keamanan nasional yang baru dapat membuat diskusi kelas menjadi lebih sulit bagi guru.

Studi Liberal, kursus kewarganegaraan wajib yang dianggap beberapa pejabat untuk meradikalisasi siswa, kemungkinan akan berada di bawah pengawasan yang jauh lebih ketat. Sejarah China telah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah menengah, dan beberapa guru telah bertanya bagaimana mereka harus mendiskusikan berbagai peristiwa yang diperdebatkan di bawah peraturan partai.

Beijing ingin mengendalikan sekolah-sekolah di Hong Kong

Sekolah harus meninjau katalog perpustakaan mereka untuk menarik buku yang "memprovokasi tindakan atau kegiatan apa pun yang membahayakan keamanan nasional," kata biro itu dalam sebuah pernyataan kepada The New York Times.

Keinginan Beijing mengendalikan sekolah-sekolah di Hong Kong dan interpretasinya yang luas terhadap keamanan nasional juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan status Hong Kong sebagai pusat pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

Ketidakpastian hukum mendorong kekhawatiran para sarjana mungkin dipaksa untuk menyensor diri mereka sendiri.

Bruce Lui, seorang dosen senior bidang jurnalisme di Hong Kong Baptist University, menunjukkan banyak topik yang dicakup oleh UU keamanan nasional China daratan sendiri, mulai dari ekonomi hingga luar angkasa dan, belakangan, biosekuriti. Dia mempertanyakan dapatkah para peneliti di Hong Kong dihukum karena menerbitkan data tentang asal-usul virus corona baru jika temuan mereka melibatkan China?

Beberapa administrator memberikan catatan yang menantang. Kellee Tsai, dekan sekolah humaniora dan ilmu sosial di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, mendorong departemennya untuk melanjutkan pengajaran dan penelitian mereka seperti biasa sampai instruksi lebih lanjut dikeluarkan.

"Mungkin ada 'garis merah' di sektor pendidikan tinggi Hong Kong yang tidak dapat dilintasi tanpa konsekuensi hukum yang parah," katanya kepada mereka dalam surel yang dilihat oleh The Times.

"Jangan menggambar garis itu sendiri."