Kerusuhan Tewaskan 25 Orang, PM Modi Dikecam & Menteri di India Diminta Mundur

Merdeka.com - Sedikitnya 25 orang tewas dan ratusan terluka dalam kerusuhan di ibu kota India, New Delhi yang berlangsung sejak Minggu, menurut pejabat rumah sakit dan media lokal.

Polisi dan pasukan paramiliter berpatroli di jalan-jalan dalam jumlah besar, dan kawasan yang dilanda kerusuhan tampak lengang.

Pada Rabu, Perdana Menteri India, Narendra Modi menyerukan agar semua tenang setelah kekerasan sektarian terburuk di Delhi dalam satu dekade terakhir pecah, mendorong penerapan jam malam militer.

Hal tersebut diserukan Modi setelah dikritik partai-partai oposisi atas kegagalan pemerintah untuk mengendalikan kekerasan, meskipun menggunakan gas air mata, peluru, dan granat asap.

Dikutip dari Aljazeera, Kamis (27/2), Presiden oposisi Partai Kongres, Sonia Gandhi meminta Menteri Dalam Negeri, Amit Shah mengundurkan diri, yang secara langsung bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban di ibu kota.

Direktur Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (GTB), Sunil Kumar, dimana banyak korban luka dirawat, menyampaikan kepada AFP bahwa hampir 60 orang mengalami luka tembak.

Reporter Aljazeera, Elizabeth Puranam melaporkan dari New Delhi menyampaikan orang-orang mempertanyakan kenapa kerusuhan harus terjadi selama empat hari.

"Delhi memiliki pasukan polisi 84.000, saya percaya, namun kekerasan ini dibiarkan berlanjut," lapornya.

Saat bentrokan pecah di sejumlah wilayah di ibu kota, Modi tengah menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Selasa, menyusul kampanye di negara bagian asalnya Gujarat pada hari Senin, dihadiri oleh lebih dari 100.000 orang.

Kerusuhan pecah antara ribuan demonstran yang menentang UU Kewarganegaraan Baru yang dinilai diskriminatif. UU ini disahkan pemerintahan nasionalis Hindu Narendra Modi.

UU tersebut mempermudah pengungsi non Muslim dari negara tetangga India untuk mendapatkan kewarganegaraan. Para kritikus mengatakan UU itu bias terhadap Muslim dan merusak konstitusi sekuler India. Partai Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) membantah kritik tersebut.

UU itu memicu berbulan-bulan unjuk rasa nasional, serta bentrokan yang menewaskan lebih dari 25 orang pada bulan Desember 2019.