Pernyataan Lengkap Militer Myanmar Soal Keadaan Darurat Nasional Selama Setahun

Merdeka.com - Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat nasional pada Senin, setelah menangkap pemimpin pemerintah menyusul dugaan kecurangan pemilu yang berlangsung November 2020.

Pidato disiarkan melalui televisi yang dikelola militer, mengatakan kekuasaan telah diambil alih dan dipegang panglima tertinggi pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Dilansir Reuters, Senin (1/2), ini pernyataan yang disampaikan melalui Myawaddy Television (MWD):

"Daftar pemilih yang dimanfaatkan selama pemilu multi partai yang diselenggarakan pada 8 November ditemukan mengandung ketidakcocokan dan KPU (UEC) gagal mengatasi masalah ini

Walaupun kedaulatan negara harus berasal dari rakyat, ada kecurangan parah dalam pemilu demokrasi yang bertolak belakang dengan demokrasi yang stabil. Penolakan untuk mengatasi masalah kecurangan daftar pemilih dan kegagalan bertindak dan memenuhi permintaan untuk menunda sidang parlemen majelis rendah dan majelis tinggi bertentangan dengan Pasal 417 konstitusi 2018 yang menyatakan 'tindakan atau upaya untuk mengambil alih kedaulatan Persatuan dengan cara paksa yang salah' dan dapat menyebabkan disintegrasi solidaritas nasional.

Karena tindakan tersebut, muncul unjuk rasa di berbagai daerah dan kota di Myanmar, menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap UEC. Partai-partai lain dan rakyat juga diketahui melakukan berbagai bentuk provokasi termasuk mengibarkan bendera yang sangat mencederai keamanan nasional.

Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka akan menghambat jalan menuju demokrasi dan oleh karena itu harus diselesaikan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, darurat nasional diumumkan sesuai dengan Pasal 417 Konstitusi 2008.

Dalam rangka pengawasan daftar pemilih dan mengambil tindakan, otoritas pembuat UU negara ini, pemerintah dan jurisdiksi diambil alih Panglima Tertinggi sesuai amanat Pasal 418 konstitusi 2008, ayat (a).

Darurat nasional berlaku di seluruh negeri dan durasi darurat nasional berlaku selama satu tahun, mulai dari saat tanggal perintah ini diumumkan sesuai pasal 417 konstitusi 2008."